Inilah Perbandingan Betapa Besarnya Gaji Anggota DPR Indonesia Ketimbang Luar Negeri, Bagai Bumi dan Langit

Sebenarnya menjadi seorang anggota DPR itu bukan pekerjaan yang main-main. Pasalnya nasib rakyat ada di tangan mereka. Mirisnya sudah dibayar untuk menjadi seorang wakil rakyat, mereka malah bekerja asal-asalan bahkan sampai mengeruk uang negara. Kalau ibarat pepetah sih, air susu dibalas dengan air tuba.

Bicara  tentang DPR Indonesia, dengan prestasi yang biasa-biasa itu kadang kita penasaran, kira-kira berapa sih gaji mereka? Ternyata anggota DPR Indonesia dibayar berkali-kali lipat gaji para dewan di negara maju seperti Amerika lho. Simak ulasan berikut mengenai gaji anggota dewan Indonesia yang ibarat bumi dan langit jika dibandingkan negara lain.

Menjadi anggota DPR Indonesia berarti calon koglomerat

Siapa yang menyangka kalau gaji para anggota DPR di Indonesia itu bakal menjadi yang tertinggi ke empat di dunia. Miris, apalagi mengingat rakyat Indonesia yang saat ini masih banyak yang berada di garis kemiskinan. Belum lagi perilaku para pejabat itu yang masih saja melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri. Asal kamu tahu, dalam satu bulan, para anggota DPR di Indonesia sudah bisa mengantongi uang hingga satu miliar rupiah. Itu sudah ditambah beberapa tunjangan yang diberikan pada mereka.

Gaji DPR pada tahun 2015, adalah sekitar $65,000 atau sekitar 7 ratus juta rupiah, sedangkan pendapatan perkapita Indonesia hanya  $3.582 atau sekitar 47 juta rupiah. Berarti pendapatan para pejabat negara ini adalah 18 kali pendapatan perkapita. Miris bayaran sebesar itu namun kinerjanya ecek-ecek.

Jepang, Kinerja bagus gaji minim

Di negara maju seperti Jepang, ternyata gaji anggota parlemennya hanya 3 kali pendapatan perkapitanya yang sekitar $34.870 . Ironis, mengingat parlemen di negara ini memiliki kinerja yang sangat bagus tapi gaji pas-pasan. Apalagi negara ini sangat terkenal dengan budaya kesetiaan dan kejujuran, jangankan untuk aksi suap-menyuap, untuk korupsi saja mereka segan. Bagi masyarakat Jepang, budaya Korupsi adalah hal yang sangat memalukan, bahkan mereka lebih memilih untuk mati ketimbang korupsi.

Tidak seperti Indonesia, fasilitas para anggota dewan di negara ini sangat dibatasi, sehingga mereka tidak semena-mena menyalahgunakan aset. Tapi meskipun tidak dibatasi pun sepertinya para parlemen Jepang ini juga bakal enggan untuk memakainya, beda dengan di Indonesia yang dipakai untuk bersenang-senang.

Gaji negara adidaya tidak ada apa-apanya

Amerika, sebagai negara adidaya ternyata juga kalah dengan Indonesia masalah gaji para pejabat ini. Pasalnya negeri paman Sam ini hanya menggaji para anggota Palemen dan Kongresnya hanya 3,5 kali pendapatan per kapita. Sedangkan pendapatan perkapitanya sendiri pada tahun 2011 adalah sekitar $49.601. Meskipun gaji yang ternyata sangat terpaut jauh dengan milik anggota dewan Indonesia, para parlemen dan kongres di Amerika bekerja mati-matian untuk membela hak rakyat.

Tidak jarang mereka harus pulang malam hanya demi menentukan sebuah kebijakan yang tidak akan merugikan rakyat. Pastinya sangat berbeda dengan Indonesia yang dibayar dengan gaji tinggi hanya untuk tidur atau mainan gadget saat rapat dewan.

Gaji dewan Malaysia ibarat langit dan bumi

Di negara tetangga kita Malaysia, gaji para anggota dewannya adalah 2,5 kali pendapatan perkapita. Setiap bulannya, mereka dapat mengantongi paling tidak $25.000 saja atau sekitar 3 ratusan juta rupiah. Sangat miris mengingat peringkat korupsi negeri ini ternyata masih lebih tinggi ketimbang negeri jiran itu.

Malu rasanya melihat fakta ini, apalagi kinerja para dewan di Malaysia ini terbilang sangat bagus sebagai negara berkembang. Aneh rasanya ketika sama-sama negara berkembang namun kalah bersaing karena ulah korup dan kotor para anggota dewannya sendiri.

Melihat angka gaji yang luar biasa ini, harusnya tiap bulan para anggota dewan menciptakan sesuatu yang luar biasa berguna bagi bangsa. Sayangnya, nampaknya yang seperti itu belum terlalu kelihatan ya. Kalau memang terbukti tidak produktif, sepertinya negara perlu untuk merevisi gaji para anggota dewan. Misalnya disamakan seperti PNS golongan biasa.