4 Strategi ini Bisa Dipakai Pemerintah Untuk Selamatkan 10 WNI dari Abu Sayyaf

Masih belum berakhir soal pengejaran kelompok Santoso, kini pemerintah kembali dipusingkan dengan berita tentang penangkapan 10 ABK WNI oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina, tepatnya di kepulauan Mindanao dan sekitarnya. Kelompok satu ini dikenal sejak lama beroperasi di Filipina dan menurut kabar yang beredar tengah mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara terutama Indonesia.

Sama seperti kelompok garis keras lainnya, Abu Sayyaf ini dikenal sangat kejam. Mereka tak segan melakukan apa pun untuk mencapai tujuannya. Soal ABK yang mereka tahan, Abu Sayyaf meminta sejumlah tebusan uang untuk itu. Pemerintah Indonesia diberi tenggat waktu sampai 8 April. Mereka mengatakan akan terjadi sesuatu yang mengerikan jika sampai batas akhir pemerintah juga tak mau kompromi.

Pemerintah sendiri masih dalam situasi analisa. Banyak hal yang harus dipikirkan untuk bisa menyelamatkan 10 orang ini. Nah, sementara menunggu pihak terkait yang masih berunding, berikut ini beberapa jalan alternatif pembebasan sandera yang mungkin salah satunya pasti dipilih oleh pemerintah dan TNI.

1. Tanpa Ampun, Gempur Pakai Pasukan Elit

Abu Sayyaf dikatakan sudah mendiami markasnya sejak lama. Logikanya, mereka paham betul medan sekitar. Tidak bisa kalau tentara level biasa menghadapi mereka. Harus yang cakap dan elit biar bisa menandingi. Nah maka dari itu, soal menangani Abu Sayyaf, pemerintah mungkin sudah terpikirkan akan menurunkan para pasukan elitnya.

Indonesia punya banyak opsi pasukan elit yang bisa dipilih. Tapi, karena ini adalah masalah yang cukup pelik, maka kemungkinan pemerintah akan mengutus pasukan elit terbaik, misalnya saja Denjaka, Kopassus, dan Paskhas. Hal ini senada seperti yang diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kopassus, Letnan Kolonel Inf Joko Tri Hadimantoyo. Beliau mengatakan siap kapan pun itu. Hanya saja hingga hari ini memang belum ada perintah.

2. Berunding Dengan Perantara Eks Kelompok Teroris

Menurut pakar terorisme Universitas Indonesia, Ridwan Habib, untuk menyelamatkan sandera pemerintah bisa memakai cara negosiasi, tapi melalui peran para eks anggota kelompok teroris. Hal ini mempertimbangkan mereka pasti mengenal satu sama lain, tak cuma pribadi tapi juga kebiasaan kelompok Abu Sayyaf. Ada banyak kandidat yang sesuai untuk misi ini, misalnya Umar Patek atau Nasir Abbas, menurut Habib.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ali Fauzi Manzi, adik kandung pelaku Bom bali, Ali Imron. Ia mengatakan jika pemerintah jangan grusa-grusu dalam menangani masalah ini. Utamakan negosiasi. Soal hubungan dengan Abu Sayyaf, Ali Fauzi mengatakan dirinya pernah mengenal mereka. Bahkan pernah diajak untuk ikut dalam sebuah operasi pembajakan kapal. Ali Fauzi sendiri belum ditanya apakah bersedia atau tidak berangkat sebagai perwakilan Indonesia. Namun, kemungkinan besar jika disuruh ia akan melakukannya.

3. Bekerja Sama Dengan Pasukan Militer Filipina

Cara taktis dan cepat dengan menurunkan Denjaka dkk sebenarnya bisa dilakukan kapan pun. Hanya saja, ada hal yang menghalangi pemerintah untuk melakukannya. Ya, apalagi kalau bukan belum turunnya izin dari pemerintah Filipina. Hingga hari ini Filipina tidak sekalipun menghubungi pihak Indonesia terkait dengan penculikan WNI tersebut. Bahkan secara tersirat, agaknya militer Filipina ogah untuk dibantu.

Bekerja sama lebih baik daripada sendiri, hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sayangnya, pemerintah Filipina belum memberikan lampu hijau. Soal kerja sama ini Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan akan menunggu. Tapi, jika Filipina membutuhkan bantuan maka para pasukan elit itu akan segera diberangkatkan.

4. Jika Tak Ada Cara Lain, Maka Berkompromi Jadi Jalan Terakhir

Ini adalah opsi paling lemah tapi kemungkinan dipilihnya juga tinggi. Ya, pada akhirnya jika semua jalan dianggap tidak maksimal hasilnya, kemungkinan besar pemerintah akan menyetujui tawaran Abu Sayyaf. Diketahui mereka meminta tebusan dengan jumlah yang cukup besar yakni 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.

Memberikan uang tebusan sendiri tentu dilematis. Di satu sisi Indonesia butuh untuk melindungi warganya, tapi di lain pihak uang yang diberikan sudah jelas dipakai untuk operasional. Sehingga kemungkinan terjadi aksi terorisme yang lebih besar sangat mungkin terjadi. Soal memberikan uang tebusan, banyak pihak yang tidak menyetujui ini. Salah satunya Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq yang mengatakan pemerintah tak perlu turuti permintaan soal uang tebusan itu.

Masih ada waktu sekitar seminggu lagi sampai 8 April seperti yang dikatakan oleh kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah sepertinya harus bergerak cepat, pasalnya kelompok ini dikenal tidak main-main dengan ancaman. Mereka pernah memenggal seorang warga Malaysia lantaran pemerintah negeri jiran tidak menyanggupi uang tebusan. Terlepas dari cara apa pun yang dipilih pemerintah, yang penting 10 WNI ini selamat dan bisa berkumpul bersama keluarganya lagi.