5 Kontroversi yang Dilakukan WHO, Salah Satunya Serukan Hentikan Lockdown Demi Rakyat Miskin

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kini merespon berbeda soal penanggulangan virus Covid-19 yang sempat menggegerkan seluruh dunia beberapa waktu lalu. Sebelumnya, lembaga PBB di bidang kesehatan itu menganjurkan agar negara-negara melakukan lockdown guna mencegah penyebaran Covid-10 pada manusia.

Setelah beberapa bulan berlalu, WHO kini mengeluarkan kebijakan terbarunya bahwa kebijakan lockdown atau penguncian tak lagi disarankan. Salah satu pertimbangannya adalah rakyat miskin yang terkena dampaknya. Di awal pandemi merebak hingga saat ini, sepak terjang WHO juga banyak menuai kontroversi.

Berseteru dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump

Pandemi Covid-19 ternyata menjadi ‘bencana’ awal bagi WHO. Organisasi kesehatan di bawah naungan PBB itu dikabarkan kehilangan donor terbesar mereka, yakni Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump memutuskan hubungan maupun donasi rutinnya. Penyebabnya adalah Trump beranggapan bahwa WHO tidak serius menanggapi wabah corona di Cina hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk AS.

Dianggap kurang responsif di awal-awal virus corona merebak

Tugas WHO sebagai organisasi yang memberikan respon berskala global ketika terjadi wabah juga ikut disorot. Beberapa pihak beranggapan bahwa lembaga tersebut tidak cukup tanggap merespon penyebaran Covid-19 yang kini menjadi pandemi global. Salah satunya adalah tidak segera membuat kesimpulan terkait jenis penyakit dan ancamannya, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia.

Tak sarankan lockdown karena memperburuk kondisi rakyat miskin

Terbaru, WHO kini menyerukan para pemimpin dunia untuk berhenti menggunakan metode lockdown guna mencegah penyebaran Covid-19, yang diumumkan oleh Dr David Nabarro. Salah satu penyebabnya adalah metode ini menimbulkan konsekuensi sosial, yakni membuat orang miskin menjadi semakin miskin. “Kami di Organisasi Kesehatan Dunia tidak menganjurkan penguncian (lockdown) sebagai cara utama pengendalian virus ini,” ucap Nabaro kepada The Spectator yang dikutip dari Republika (12/10/2020).

Salah satu lembaga PBB yang dianggap sarat dengan muatan politis

Sebagai salah satu lembaga ternama yang bernaung di bawah nama besar PBB, WHO kerap disorot lantaran terlalu birokratis, memiliki struktur hierarki yang buruk, dan terlalu bergantung pada donor besar. Merujuk tulisan mantan konsultan WHO, Charles Clift, yang dibuat pada 2014 lalu, WHO dianggap ‘terlalu dipolitisasi, terlalu birokratis’. Terutama soal staff kesehatan yang selalu menggunakan parameter medis sebagai solusi, padahal penyebabnya datang dari masalah non-medis seperti sosial dan ekonomi.

Sering mengeluarkan biaya besar yang melebihi anggaran semestinya

Salah satu sorotan lainnya yang juga tak kalah kontroversial adalah ketika WHO dikritik lantaran pengeluarannya yang membengkak. Terutama anggaran untuk membiayai perjalanan para staf dan pejabatnya. Bahkan, nilai yang dikeluarkan melebihi biaya WHO sendiri untuk menangani isu kesehatan mental, HIV/AIDS, tuberkolosis, dan malaria. Menurut laporan Associated Press yang dikutip dari CNN Indonesia (31/05/2020), WHO mengeluarkan dana sebesar $200 juta setiap tahun untuk biaya perjalanan dinas para pejabatnya.

BACA JUGA: Kontroversi Menkes Terawan di Tengah Covid-19 yang jadi Sorotan Masyarakat Indonesia

Sebagai lembaga resmi PBB yang membidangi kesehatan, WHO juga kerap menjadi sasaran para pegiat teori konspirasi dengan berbagai macam tuduhan. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19, padahal telah ditetapkan sebagai pandemi yang menular oleh WHO.