5 Kebijakan Kontroversial di Masa Pemerintahan Jokowi

Sejak mulai pencalonan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sosok Joko Widodo tidak pernah terlepas dari pro dan kontra. Meski banyak pedukung, dia diserang dari segala sisi dengan isu-isu SARA dan lainnya. Bahkan, jauh sebelum piplres, ketika Jokowi memutuskan untuk maju ke DKI 1, banyak kontroversi yang mengiringi langkahnya.

Hingga kini hal tersebut masih terus berlanjut. Setiap gerak-gerik dan keputusan Jokowi diamati baik-baik oleh masyarakat dan dia harus siap menerima kritik dari berbagai kalangan. Berikut ini adalah lima kebijakan pemerintahan Jokowi yang menuai kontroversi.

1. Pengangkatan Hasban Ritonga

Pada tanggal 20 Desember 2014, Presiden Jokowi menurunkan Keppres No. 214/M/2014 terkait pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu saja membuat sebagian besar orang menentang keras karena Hasban adalah terdakwa kasus korupsi.

Hasban pernah disidang atas kasus penyimpangan pajak di Kabupaten Labuhan Batu sebesar 2,4 milyar. Setelah dikonfirmasi ulang, Mendagri mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan menjadi terdakwa dalam sebuah kasus korupsi. Hasban tetap dilantik menjadi sekda pada tanggal 14 Januari 2014 lalu.

2. Kenaikan BBM November 2014

Pada tanggal 17 Nopember 2014, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang memancing banyak kontroversi di berbagai kalangan. Premium dinaikkan dari 6500 menjadi 8500 rupiah. Sementara solar dinaikkan dari 5500 menjadi 7500. Ini disebut-sebut sebagai kebijakan yang akan merugikan rakyat kecil.

Kenaikan harga BBM, tentu saja diikuti oleh kenaikan harga-harga lain seperti harga bahan pangan dan ongkos transportasi umum. Menurut pemerintah Jokowi, kebijakan kenaikan ini memang diperlukan karena anggaran negara sangat terbebani dengan subsidi yang begitu besar. Yang membuat rakyat lelah adalah, harga BBM naik turun dan membingungkan sepanjang November hingga Maret kemarin.

3. Penenggelaman Kapal Asing di Kepulauan Riau

Pada 5 Desember 2014, tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepulauan Riau ditenggelamkan oleh pihak Indonesia karena dianggap menyebrangi teritori batas dan mencuri hasil kekayaan Indonesia. Hal ini disambut meriah oleh banyak orang, karena tampak memperkuat ketahanan maritim Indonesia. Bahkan, kala itu beredar luas meme Ibu Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sedang memasang kacamata dengan latar belakang kapal yang sedang terbakar. Like a boss..

Namun, menurut sejumlah kalangan, hal itu bukanlah hal yang hebat. Menurut politisi Fadli Zon, orang yang selalu aktif mengkritik pemerintahan Jokowi, kapal tersebut adalah hasil penangkapan tahun 2008 dan sudah menjadi barang rongsokan. Namun, sebagian lagi berpendapat bahwa tindakan itu tetaplah sesuatu yang layak diapresiasi.

4. Cicak VS Buaya Jilid 2

Pada era pemerintahan SBY, sempat terjadi perseteruan antara KPK dan POLRI. Dan ketika itu muncullah istilah “cicak vs buaya” dimana KPK dan para pendukungnya dianalogikan sebagai cicak kecil yang berusaha melawan reptil sebesar buaya yaitu Polri. Insiden ini kembali terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan disebut mempunyai rekening “gendut” dan telah ditetapkan sebagai tersangka KPK pada 13 Januari 2014. KPK mendapat sejumlah ancaman dan isu-isu pengalihan yang akhirnya menyeret Abraham Samad ke pengadilan. KPK mendapat banyak sekali dukungan dari rakyat Indonesia.

5. PNS Dilarang Rapat di Hotel

Untuk mengefektifkan dana anggaran pemerintahan Jokowi melarang para PNS untuk menyelenggarakan rapat di hotel. Hal ini dilakukan karena rapat di hotel sering kali berujung kepada tamasya, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Selain itu, banyak fasilitas gedung yang bisa digunakan untuk rapat selain hotel. PNS diminta untuk menjadi sosok yang displin dan sederhana.

Namun, hal ini mengundang kontroversi karena pengunjung hotel turun drastis. Ini menyebabkan sejumlah hotel menjadi sepi bahkan sebagian dari mereka harus mem-PHK karyawannya. PNS juga merasa hal ini tidak adil karena tidak pernah dilakukan di pemerintahan sebelumnya.

Apapun kebijakan dari pemerintahan sekarang, memonitor dan mengkritik adalah kewajiban kita bersama. Kita harus memperhatikan benar-benar kebijakan pemerintah, karena itu menyangkut kehidupan kita. Tidak ada salahnya untuk bersuara dan berpendapat untuk kemajuan bersama.

Namun, apakah kritikan kita benar-benar ditujukan untuk kemajuan bangsa? Atau kita hanya mengkritik untuk menjelekkan seseorang dan atas dasar ketidak-sukaan kita pada seseorang? Sudahkah kita menjadi pengkritik yang baik dan terarah? (HLH)