Nasib Detektor Tsunami : Barang Hibah Bernilai Miliaran yang Kini Mangkrak Tak Berguna

Musibah gempa bumi yang berujung dengan tsunami di Palu dan Donggala beberapa waktu silam, banyak menyisakan sejumlah peristiwa miris. Selain penjarahan dan sejumlah kegiatan kriminal lainnya, hal yang paling disorot belakangan ini adalah detektor tsunami yang tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tak urung, Presiden Jokowi pun angkat suara mengomentari hal tersebut. Dilansir dari nasional.kompas.com, kepala negara ke-7 itu menghimbau masyarakat agar tak mengambil atau merusak Detektor Tsunami yang dipasang di beberapa titik laut. Sayang, peringatan itu disampaikan setelah ribuan liter air laut datang menerjang kota Palu dan sekitarnya. Korban pun berjatuhan tak lama kemudian. Sebenarnya, apa sih Alat Detektor Tsunami itu?

Alat khusus untuk mendeteksi tsunami dengan cepat

Dilansir dari kumparan.com, keberadaan tsunami sejatinya bisa dideteksi melalui sistem bernama Tsunami Early Warning System (TEWS) yang diberi nama buoy tsunami. Nantinya, alat ini akan meneruskan laporan dari perangkat Ocean Bottom Unit atau OBU yang diletakkan di dasar laut.

Perantaranya melalui underwater acoustic modem dan datanya diproses oleh buoy tsunami. Setelah itu, laporan yang ada akan langsung dikirim secara otomatis via satelit pada pusat pemantau tsunami, Read Down Station (RDS) di Indonesia.

Barang hibah bernilai miliaran yang kini tak lagi berfungsi

Begitu pentingnya keberadaan pendeteksi tsunami di Indonesia, sejumlah negara pun menghibahkan detektor milik mereka kepada pemerintah RI. Di antaranya adalah Jerman dan Amerika Serikat. Merujuk dari Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Georg Wistchel, 10 unit pendeteksi telah diberikan oleh pemerintahan mereka. Sepaket dengan German Indonesian Tsunami Early Warning System (GITEWS) dengan harga Rp 610 miliar.

Sementara itu, Amerika Serikat melalui Deep Ocean Assessment and Reporting Tsunamis (DART), menyumbangkan tiga buah buoy. Dilansir dari riauone.com, seluruh alat tersebut kini tak lagi berfungsi dan perlahan mulai rusak karena tidak dirawat. Lagi-lagi, dana yang tipis menjadi penyebabnya.

Alasan pemerintah di balik matinya fungsi alat pendeteksi tsunami

Banyak yang menyayangkan karena alat pendeteksi yang bernilai ratusan miliar itu tak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain karena telah lama rusak karena aksi vandalisme dan pencurian, pemerintah Indonesia ternyata tak memilliki cukup anggaran dana untuk merawat alat tersebut.

Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Udrekh Hanif yang dilansir dari tempo.co, paling tidak dibutuhkan biaya sebesar Rp 1 miliar untuk maintenance selama lima hari dengan menggunakan kapal. Hal itu belum ditambah dengan ongkos pengiriman data via satelit yang cukup menguras kas negara. Alhasil, keberadaan detektor tsunami di beberapa perairan Indonesia itu tak ubahnya sebagai rongsokan yang mengapung.

Ongkos mahal yang tak sanggup ditanggung oleh anak negeri

Sebagai penanggung jawab, Balai Teknologi Survei Kelautan BPPT sempat membuat perhitungan biaya terkait pengadaan buoy tsunami. Dilansir dari tempo.co, dibutuhkan dana sebesar Rp 20 miliar untuk pemasangan empat unit alat yang terdiri dari buatan dalam dan luar negeri masing berjumlah dua buah. Rinciannya, Rp 4 miliar untuk per unit buoy milik BPPT dan pembelian alat impor sebesar Rp 6 miliar. Sementara itu, biaya pemasangan dan lainnya juga tak kalah mahal.

Dilansir dari tempo.co, waktu 80 hari untuk proses instalasi dan pemeliharaan, membutuhkan dana sekitar Rp 10 miliar. Jadi, pemerintah harus menyediakan anggaran sebesar Rp 30 miliar di tahun pertama untuk per empat unit buoy tersebut. Seiring dengan penambahan alat dan maintenance di tahun-tahun selanjutnya, pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp 16 miliar. Ckckckc…

Usaha pemerintah Indonesia atasi biaya mahalnya detektor tsunami

Mahalnya biaya pengadaan sekaligus perawatan buoy tsunami, membuat Indonesia harus berpikir kreatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dilansir dari tempo.co, peneliti di BPPT bersama lima institusi atau lembaga lain tengah merintis pengembangan buoy pendeteksi tsunami jenis lain, yakni cable based tsunameter (CBT).

Alat yang merupakan generasi ketiga itu, dirancang ulang dan lebih ramah kantong. Nantinya, perangkat baru ini akan dipasang di laut sedalam 4.000-6.000 meter yang telah terhubung kabel listrik dan data. Tidak mengapung seperti buoy pada umumnya. Tentu saja lebih aman dari aksi vandalisme dan pencurian.

Memang, langkah pemerintah membuat alat buoy mandiri patut diapresiasi. Namun, alangkah baiknya jika hal itu diikuti dengan konsistensi dalam perawatan dan kontrol yang ketat, agar peristiwa sebelum-sebelumnya tak terulang kembali. Tak lupa, instansi terkait juga bisa memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya alat tersebut bagi keselamatan mereka. Bukan apa-apa, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling memiliki dan bertanggung jawab terhadap fasilitas pemberian pemerintah. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?