Kisah Pejabat ‘Kejam’ Belanda yang Dihormati dan Dianggap Sebagai Bapak Negara Modern RI

Jalan Anyer-Panarukan yang membentang sejauh 1000 km tak lepas dari sosok Herman Willem Daendels. Dilansir dari historia.id, ia merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda selama tiga tahun (1808-1811), yang memerintah dengan kepemimpinan tangan besi. Salah satu bentuknya terlihat dari pembangunan jalan Anyer-Panarukan.

Merujuk pada tulisan Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya yang berjudul Jalan Raya Pos, Jalan Daendels yang dikutip dari historia.id, ada 12.000 pekerja tewas dan termasuk sebagai peristiwa genosida dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Meski kerap menjadi perdebatan dan dicaci maki dalam sejarah, apa yang telah dilakukan Daendels di bawah ini membuat namanya juga dikenang sebagai bapak Indonesia modern. Benarkah demikian

Memberantas kebiasaan korupsi yang mengakar sejak zaman VOC

Korupsi yang mengakar di dalam tubuh organisasi perdagangan besar macam VOC, menjadi perhatian Deandels saat dirinya memerintah Pulau Jawa. Dilansir dari tirto.id, Salah satu pos korupsi terbesar adalah Provinsi Pantai Timur Laut Jawa. Saat itu, Daendels benar-benar memanfaatkan kewenangannya untuk mencopot para pejabat korup dan memberantas berbagai penyelewengan yang dilakukan bekas pegawai VOC. Terlebih, Provinsi Pantai Timur Laut Jawa merupakan ‘lahan basah’ lantaran betapa banyak uang yang dihasilkan dari monopoli perdagangan VOC di wilayah tersebut.

Membenahi sistem administrasi di pulau Jawa

Salah satu hal yang membuat Daendels dijuluki sebagai bapak negara modern Indonesia seperti yang dikutip dari tirto.id adalah, keberhasilannya membenahi sistem administrasi di Pulau Jawa. Terobosan ini terlihat pada kinerjanya yang melakukan sentralisasi kekuasaan dan modernisasi sistem pemerintahan. Di zamannya, apa yang telah dilakukan oleh Daendels termasuk visioner. Salah satunya membentuk sembilan prefektur (pada masa selanjutnya disebut karesidenan) di Pulau Jawa, di mana tiap prefektur dipimpin seorang berkebangsaan Belanda. Sementara di bawahnya ada beberapa distrik (kabupaten) yang dipimpin orang pribumi.

Pelan-pelan membangun pondasi sistem kenegaraan Hindia Belanda

Dengan adanya pemerintahan yang dipecah menjadi beberapa perfektur, sentralisasi kekuasaan bisa berjalan secara efektif, karena pemerintah pusat makin mudah mengontrol daerah. Laman tirto.id menuliskan, sistem ini tetap ada hingga era Hindia Belanda mulai berdiri sebagai pemerintahan selanjutnya. Hal iniah yang akhirnya menganggap peran Daendels sebagai peletak fondasi sistem kenegaraan Hindia Belanda.

Terapkan birokrasi ala Napoleon Bonaparte di Prancis

Selain menaikkan gaji para birokrat untuk menekan tindakan korupsi dengan alasan upah yang kecil, Daendels juga menerapkan birokrasi ala Napoleon, di mana hal tersebut memberikan kepangkatan militer bagi pemerintahan sipil. Sumber tirto.id menuliskan, Asumsi pertama atas kebijakan ini: sistem komando militer mempermudah jalur perintah dari pusat ke daerah. Dengan begitu, sentralisasi bisa dilaksanakan secara efektif. Tujuan dari sistem ini juga digunakan untuk mempermudah kontrol dan pengawasan kepada para bawahan.

BACA JUGA: 5 Fakta Gahar Napoleon Bonaparte, Penguasa Paling Hebat yang Pernah Dipunyai Perancis

Tak salah bisa Daendels dijuluki sebagai bapak negara modern bagi Indonesia. Meski pada saat itu masih bernama Hindia Belanda, warisan yang kemudian diteruskan oleh pihak kolonial hingga berubah menjadi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, tetap lestari hingga saat ini. Di luar tangan besinya saat memerintah, Daendels juga berjasa pada Indonesia. Khususnya dari segi pembenahan sistem administrasi pemerintahan.