Pro dan Kontra Pemberian Pin Emas Anggota DPR, Pantaskah Digunakan Oleh Wakil Rakyat?

Dunia pemerintahan memang tidak pernah kehabisan bahan untuk dibahas. Terutama soal yang menyangkut anggota dewan dan sebagainya. Seperti baru-baru ini yang terjadi, pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI ternyata memicu pro dan kontra oleh berbagai pihak. Uniknya, hal tersebut terjadi di antara sesama legislatif sendiri. Salah satunya adalah anggota dewan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Memang, pilihan ada di tangan masing-masing. Ada anggota Dewan yang akan menerima, menerima namun tidak memakainya, menerima untuk dijual, hingga menolak. Dikutip dari cnnindonesia.com, PSI mengirimkan surat pernyataan pengembalian pin ke DPRD DKI, sebagai bentuk penolakannya atas hal tersebut. Padahal, pengadaan pin emas untuk para wakil rakyat tersebut telah disesuaikan dengan anggaran daerah.

Mereka yang menolak atau kontra dengan pin emas ala wakil rakyat

Meski telah disetujui oleh mayoritas anggtoa dewan dari berbagai fraksi partai, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ternyata menolak untuk menerima pin emas tersebut. Alhasil, Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD selaku pemberi, akan memberikan penggantinya dengan bahan non-emas. Ya, pin tembaga pun disediakan khusus bagi Anggota PSI yang menolak.

Tak hanya berlaku di Jakarta, penolakan PSI atas pin emas itu juga diberlakukan secara nasional. Menurut Ketua Umum PSI, Grace Natalie menyebutkan, pengadaan pin emas untuk para anggota Dewan hanya menghamburkan uang. “Semua hal bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, untuk uang masyarakat, apa dasarnya harus dibelanjakan emas 24 atau 22 karat. Itu (pin emas) tidak terkait produktivitas sama sekali. Kalau bisa di irit, kenapa engga”, ujar Grace yang dikutip dari news.detik.com.

Dianggap wajar alias mereka yang pro dan telah disesuaikan dengan anggaran daerah

Berlainan dengan PSI yang memilih menolak pemberian pin emas itu, sejumlah anggota dewan dari beragam fraksi partai juga menyetujui adanya hal tersebut. Salah satunya adalah Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, yang menilai pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI adalah hal yang wajar. Terlebih, hal ini juga telah berjalan di periode-periode sebelumnya.

Bagi mereka yang menyetujui alias pro dengan kebijakan yang ada, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar adanya. Terlebih, pemberian pin emas telah disesuaikan dengan anggaran daerah. Bahkan, polemik pengadaan pin emas senilai Rp1,33 miliar untuk anggota DPRD DKI Jakarta, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak perlu dibesar-besarkan. Sebab, pengadaannya telah disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Boleh dijual jika tidak ingin dipakai

Uniknya, ada beberapa dari anggota dewan yang tetap menerima namun menolak untuk memakai. Sebagai gantinya, pin emas tersebut akan dijual. Salah satunya adalah anggota baru DPRD DKI terpilih dari PDI-P Ima Mahdiah. Jika diperbolehkan, ia akan menjual pin emas yang ada dan menggantinya dengan pin baru berbahan kuningan. Uang dari hasil penjualan, akan akan disumbangkan ke aplikasi Jangkau besutan Basuki Tjahja Purnama.

Bahkan menurut Ima, pengadaan pin emas untuk anggota DPRD DKI harus dievaluasi. Anggaran pengadaan pin emas bisa dialokasikan untuk hal lain yang berkaitan langsung dengan rakyat. Sementara bagi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2019-2024 , para anggotanya tidak akan memakai pin emas selama angka kemiskinan di Jakarta tidak benar-benar menurun.

BACA JUGA: Eks Koruptor dan Pernah Terpidana Dilarang Jadi Caleg, Begini Pro-Kontra yang Terjadi

Pengadaan pin emas di atas, memang secara aturan telah disahkan oleh undang-undang yang berlaku. Tapi melihat kinerja anggota dewan yang selama ini jadi sorotan karena dianggap masih kurang maksimal, hal tersebut rasanya sangat bertolak belakang. Terlebih, para wakil rakyat yang akan dilantik belum menunjukkan kinerjanya pada masyarakat. Gimana nih menurutmu Sahabat Boombastis? Kamu ada di barisan pro atau kontra?