Inilah yang Terjadi Jika Indonesia Menerapkan Hukuman Miskin Seumur Hidup Pada Pejabat Korup

Membabat habis korupsi di negara ini ibarat hanya memotong rumput tidak sampai akarnya, alias akan tumbuh kembali. Mau bagaimana lagi, banyak pejabat yang sering tergiur dengan uang dan kekuasaan, akhirnya lupa atas kewajiban. Jadinya, rakyatlah yang dibuat menderita tidak karuan.

Berbagai cara telah dilakukan namun sayang tidak terlalu menghasilkan, alias koruptor baru selalu muncul kembali. Akhirnya sempat terbesit di benak para ahli hukum dan politik di Indonesia untuk memberikan hukuman memiskinkan para koruptor. Ya, meskipun hal itu hanya pendapat saja, namun jika benar terjadi bagaimana ya?

Bakal banyak pejabat yang mendadak miskin

Mau tidak mau saat hukuman ini pastinya bakal banyak pejabat yang tiba-tiba mendadak miskin. Entah itu karena memang terciduk oleh pihak berwenang atau memang sengaja “berpura-pura” jadi miskin. Ya itu bukan hal yang aneh pasalnya hukuman semacam ini memang dianggap lebih berbahaya ketimbang yang lainnya. Ya, bayangkan saja kalau kurungan seumur hidup saja kadang banyak koruptor yang masih bermewah-mewahan di tahanan.

Sedangkan kalau hukuman mati bakal mendapatkan banyak kontra karena melanggar HAM. Oleh sebab itu hukuman seperti ini paling ditakuti oleh para koruptor. Sebenarnya ada hukum serupa di Indonesia yang mengurangi harta para tikus berdasi, namun sayang jumlahnya rupanya tidak seberapa alias mereka tetap kaya.

Perumusan peraturan yang bakal rumit

Meskipun ditujukan bagi mereka yang terbukti korupsi pastinya harus dilakukan perundingan panjang dalam penyusunan peraturan yang satu ini. Pasalnya tidak sembarangan semua koruptor bisa saja dijatuhi pasal miskin seumur hidup. Ya, apalagi mengingat kadang beberapa pejabat ada yang korupsi sangat sedikit atau bahkan mereka tidak sadar pernah mengambil uang rakyat alias hanya dikibuli temannya saja.

Oleh sebab itu pemerintah pastinya melakukan perundingan sangat lama dengan menentukan jumlah dan bagaimana seorang tertuduh korupsi. Selain itu juga diperlukan sebuah sosialisasi yang baik mengingat takutnya akan ada masyarakat yang main hakim sendiri.

Pro dan kontra yang bakal terjadi di masyarakat

Tentunya dengan diberlakukannya peraturan seperti ini akan mengakibatkan adanya pro dan kontra yang ada di masyarakat. Pro karena mengingat banyaknya uang negara yang dicuri oleh para tikus berdasi. Apalagi melihat kenyataan kalau penjara lama hingga hukuman denda sekalipun tidak membuat mereka jadi jera. Alhasil dibuat miskin adalah salah langkah yang paling tepat diambil.

Sedangkan pihak yang tidak sependapat menganggap hal itu masih keterlaluan, pasalnya tidak hanya para koruptor yang bakal menerima imbasnya melainkan para keluarganya juga. Apalagi kalau ternyata memang para istri dan anak itu ternyata terbukti memang benar tidak tahu-menahu masalah korupsi yang dilakukan suami atau ayahnya.

Bakal banyak yang akan meniru atau malah mengecam

Tidak bisa dipungkiri kalau hukum yang sempat diusulkan itu bisa jadi panutan baru bagi berbagai negara dalam menghilangkan korupsi di daerahnya. Apalagi mengingat dengan hukuman berat sekalipun, rupanya tindak korupsi ternyata masih sempat terjadi. Oleh sebab itu hukuman memiskinkan para koruptor ini bisa diadopsi di negaranya.

Sedangkan negara-negara yang mengecam biasanya adalah mereka yang memiliki pendapat seperti pihak-pihak kontra seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tapi yang mau bagaimana lagi, China dan Korea saja seolah tutup kuping dengan komentar negara lain, tidak menutup kemungkinan Indonesia pula.

Ya, kalau bicara mengenai uang rakyat yang dikorupsi ini memang jadi masalah yang rumit. Pasalnya hak mereka yang membutuhkan dipakai oleh pihak perseorangan. Tapi jika memang hukum ini diterapkan perlu dicari solusi yang tepat terutama bagi para keluarga para terpidana agar malah tidak jadi bumerang.