Miris, Rupiah Makin Lemah Anggota DPR Malah Naik Anggaran Tunjangannya Tahun Depan

Belakangan sempat muncul kehebohan di berbagai lini masa, gara-garanya DPR mewacanakan tentang kenaikan tunjangan bagi tiap anggotanya. Bagaimana bisa para anggota dewan mengusulkan hal yang semacam ini padahal keadaan ekonomi Indonesia sendiri kurang stabil seperti sekarang. Misalnya saja turunnya nilai rupiah hingga Rp 14 ribu lebih per dolar yang membuat harga-harga menjadi sulit diprediksi naik turunnya.

Tentu saja wacana kenaikan tunjangan ini mendapatkan pertentangan dari banyak pihak. Namun, sepertinya usul tersebut sudah diterima pemerintah lewat Menteri Keuangannya dan kemungkinan besar akan disahkan. Sebenarnya apakah hal ini perlu benar-benar dilakukan? Simak penjelasannya lewat ulasan berikut.

Bukan Gaji Pokok

Yup, usulan kenaikan ini sama sekali tak berkaitan dengan gaji pokok. Jadi bisa dipastikan gaji nilainya yang sudah besar itu tidak akan berubah. DPR hanya mengusulkan kenaikan dari beberapa jenis tunjangan. Misalnya saja, Tunjangan Kehormatan, Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Peningkatan Fungsi dan Pengawasan, serta yang terakhir adalah Tunjangan Listrik dan Telepon.

Masing-masing tunjangan sendiri naik sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Jika nilai tersebut disetujui, maka perbulannya para anggota DPR bakal menerima uang yang lumayan banyak hingga tembus puluhan juta. Sebenarnya apa fungsi tunjangan ini tidak dijelaskan dengan sangat detail. Misalnya, tunjangan komunikasi intensif apa sih bedanya dengan tunjangan listrik dan telepon. Toh, sama-sama tujuannya untuk berkomunikasi juga.

Tunjangan ini katanya berlaku untuk semua anggota. Namun khusus posisi jabatan tertentu jumlahnya tentu akan dibedakan. Biasanya agak sedikit lebih banyak.

Draft Usulan Kenaikan Tunjangan Sudah Disetujui

Berita terakhir dari wacana kenaikan tunjangan yang bikin rakyat tersinggung tersebut rupanya telah disetujui rancangannya oleh Menteri Keuangan. Anggarannya sendiri menghabiskan biaya sekitar Rp 1,1 triliun. Jumlah yang tidak sedikit untuk peruntukan yang tak jelas.

Tentunya menteri keuangan serta para analisnya sudah melakukan kalkulasi apakah jumlah ini tepat atau tidak. Namun, yang jadi masalah sebenarnya bukan angka. Tapi, apakah harus kah kenaikan ini dilakukan? Apalagi kondisi ekonomi yang serba tak menentu seperti sekarang.

Banyak Alasan Untuk Menolak Wacana ini

Ya, siapa sih yang tidak mengernyitkan dahi ketika membaca berita ini. Terkecuali anggota DPR, hampir semua orang mungkin akan menolak wacana tersebut. Hal ini memang tidak salah karena ada beberapa alasan kuat yang bisa digunakan sebagai acuan agar jadi pertimbangan.

Pertama jelas adalah karena kondisi ekonomi global yang saat ini tengah tidak stabil. Masing-masing negara berusaha bangkit untuk mengatasi ekonominya sendiri termasuk Indonesia. Tentu sangat tidak tepat untuk mengusulkan hal yang semacam ini di saat seperti sekarang. Lagi pula, DPR bukanlah orang-orang miskin. Meskipun tak naik tunjangannya, mereka akan tetap bisa hidup bahkan sangat berkecukupan.

Kedua menyangkut tentang asas keadilan, DPR yang begitu-begitu saja naik gaji dan hidup enak, sedangkan rakyat harus berjibaku bergelut dengan keadaan ekonominya yang susah. Kecuali para buruh sudah makmur hidupnya, tenaga honorer telah cukup gajinya, maka sah-sah saja naik tunjangan. Jika keadaan ini belum tercapai, namun sudah menuntut kenaikan tunjangan, tentu saja kesannya seperti tak tahu malu dan egois.

Tujuan Kenaikan Tunjangan Untuk Apa Sih?

Inilah yang menjadi akar dari polemik tersebut. Apa sih tujuannya naik tunjangan? Jika dilihat dari kacamata anggota dewan, tentu saja akan sangat berguna. Misalnya meningkatkan performa kerja, motivasi jadi makin tinggi dan sebagainya. Jika seperti ini, kesannya tentu seperti remaja manja yang harus dikasih apa-apa dulu baru kemudian bisa diperintah.

Menengok hasil kerja DPR sepanjang tahun ini bisa dibilang cukup buruk. Dari berbagai sumber diketahui jika para anggota dewan harusnya sudah menyelesaikan 37 rancangan undang-undang di tahun. Namun, nyatanya hampir tak ada satu pun RUU yang terpublikasi dan sudah matang konsepnya. Apa yang begini ini harus naik tunjangan? Terkecuali bisa memenuhi target, maka bisa saja wacana ini digulirkan dengan dalih prestasi.

Hal yang lebih miris lagi adalah kunjungan 9 anggota DPR ke London beberapa waktu lalu. Mereka katanya ingin belajar bagaimana menetapkan RUU yang berhubungan dengan hukum adat. Hal ini tentu sangat tidak masuk akal, mengingat budaya kita yang sangat jauh berbeda dengan mereka. Sehingga akhirnya uang negara lagi-lagi digunakan untuk hal yang tidak terlalu bermanfaat untuk rakyat.

Meskipun rencana ini sudah disetujui, namun bentuknya masih draft. Jadi, kemungkinan untuk dibatalkan masih besar. Jika memang perlu untuk naik, maka alangkah baiknya para anggota DPR menjelaskan dengan rinci alasannya serta hasil yang akan dicapainya nanti, tentunya dengan konsekuensi jika gagal. Namun jika masih bisa berjalan tanpa adanya kenaikan anggaran, lebih baik tidak perlu dilakukan. Toh, selain anggota DPR masih banyak lainnya yang lebih membutuhkan hal-hal tersebut.