Alfry
Pengamat terorisme Mardigu Wowiek Prasantyo meminta pemerintah tidak mengabaikan potensi berkembangnya kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Pasalnya seorang pria mengklaim sebagai anggota ISIS mengunggah video ancaman teror kepada Indonesia.
Menurut Mardigu, gerakan teroris ISIS berbeda dengan aksi teror yang selama ini pernah terjadi di Indonesia. Pada gerakan teror beberapa tahun terakhir, sasarannya adalah tempat atau instansi yang berkaitan dengan dunia Barat. Sebagai contoh, peledakan Bom Bali I dan II serta Kedutaan Australia.
“Ini jelas ancaman nyata bagi Indonesia. Kalau ISIS sasarannya bisa siapa saja, bahkan sesama umat Islam sendiri yang ganggu pembentukan negara Islam,” kata Mardigu, Jumat (26/12).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menyiagakan semua aparat Polri dan TNI serta intelijen untuk mendeteksi ISIS di Indonesia. “Saya pikir, kalau semua intelijen negara turun, ISIS bisa dicegah di Indonesia,” katanya.
Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menjelaskan pihaknya tidak gentar oleh siapapun termasuk ISIS. Sebagai representasi dari negara, Polri akan mencegah adanya gangguan teror dan ancaman lainnya. “Kami pasti mengantisipasi ancaman teror,” tegasnya.
Saat ini Polri telah mendeteksi adanya 100 warga Indonesia yang tergabung dengan ISIS. Ada yang posisinya di luar negeri dan ada yang didalam negeri. Khusus untuk anggota ISIS yang berada di dalam negeri, polisi telah mengawasinya. “Sudah sejak lama, kami mengikuti mereka dengan target mencegah terjadinya teror,” tuturnya.
Namun, langkah untuk mengantisipasi terjadinya teror dari ISIS itu saat ini masih terhambat. Pasalnya, belum ada aturan yang bisa dijadikan dasar untuk menangkap anggota ISIS. “Kami hanya bisa bergerak, kalau benar-benar ada rencana meneror,” tuturnya.
Kalau anggota ISIS itu hanya mengaku menjadi anggota kelompok teroris di Timur Tengah itu, maka Polri tidak bisa berbuat apa-apa. “Dengan ancaman itu, perbaikan regulasi tentu semakin urgen. Polri berharap Presiden dan DPR bisa melihat adanya kekurangan itu,” katanya.
