Pro Kontra Pernyataan Menkeu Sri Mulyani tentang Gaji Guru

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani sedang naik daun. Jadi perbincangan banyak orang gara-gara pernyataannya tentang gaji guru yang mengundang pro serta kontra di masyarakat.

Ada yang biasa saja dalam menanggapi, ada pula yang menganggap Sri Mulyani sedang kurang empati. Apa sebenarnya masalah Sri Mulyani dengan gaji guru di Indonesia?

Pernyataan tentang rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia

Pernyataan nyeleneh Sri Mulyani tentang gaji guru dan dosen di Indonesia disampaikannya di sela-sela acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB). Menurutnya, rendahnya gaji guru dan dosen adalah tantangan keuangan negara.

Tidak berhenti sampai di situ, sang Menteri Keuangan tersebut juga mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan harus menjadi tanggung jawab negara, atau sebaliknya juga melibatkan partisipasi masyarakat. Sebuah kontroversi yang, ‘di sini gunung, di sana gunung,’ bikin rakyat menjadi bingung.

Dikritik akademisi, gaji pendidik adalah standar kemajuan bangsa

Merasa disinggung, para pendidik pun angkat bicara tentang pernyataan Sri Mulyani. Banyak yang menyayangkan pendapat wanita yang sudah menjabat sebagai Menkeu sebanyak tiga kali di dua kepemimpinan Presiden RI yang berbeda, yaitu di era Susilo Bambang Yudhoyono serta Joko Widodo.

Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Adaksi), Eliyah Alchanta. Ia mengaku kecewa dengan pernyataan Sri Mulyani karena menganggap bahwa kesejahteraan dosen seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan pendidikan tinggi di suatu negara.

Negara mau cuci tangan dengan masalah ini?

Pernyataan Sri Mulyani tentang gaji guru dan dosen adalah tantangan keuangan negara tanpa dasar yang jelas ini juga memicu pemikiran baru. Muncul kesan bahwa negara ingin lepas tanggung jawab dan mengabaikan kewajiban konstitusional terkait masalah tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menganggap bahwa ada misinterpretasi terhadap amanat konstitusi. Ia melihat hal ini sebagai tanda bahaya dan menganggap Indonesia semakin menunjukkan niatan jelas menuju komersialisasi pendidikan.

Gaji guru di Indonesia, apakah sebesar kontroversinya?

Tentu saja besaran gaji guru di tiap institusi pendidikan berbeda-beda. Antara negeri dan swasta, jenjang pendidikannya, hingga status kepegawaiannya. Apakah guru PNS, PPPK, atau honorer saja.

Misal untuk gaji pokok guru PNS yang berkisar antara Rp 1.685.700 hingga Rp 6.373.200 per bulan. Sementara untuk guru PPPK membawa pulang uang bulanan antara Rp 1.938.500 hingga Rp 7.329.000 per bulan. Kalau honorer, mah, tak perlu ditanya karena kebanyakan pasti kurang dari sejuta, walaupun ada pula yang menerima gaji setara dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Sri Mulyani kena kritik juga karena samakan pajak dengan zakat

Selain bikin kontroversi seputar gaji guru, Sri Mulyani juga mendapat kritikan karena menyamakan pajak dengan zakat. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR, Hasanuddin Wahid, atau Cak Udin.

Menurut Cak Udin, menyamakan pajak dengan zakat secara mutlak itu tidak tepat karena bisa menimbulkan kesalahpahaman konseptual, serta kurang pas dalam konteks tata kelola keuangan negara dan keadilan sosial. Baginya, zakat adalah kewajiban religius bagi umat Islam dengan dimensi spiritual dan sosial, sementara pajak adalah kewajiban negara atas dasar hukum positif.

Sekjen DPP PKB ini menekankan bahwa keduanya memang memiliki titik temu dalam aspek redistribusi, tetapi tidak bisa disamakan secara menyeluruh dimana pungutan pajak merupakan kontribusi yang bersifat memaksa, sementara zakat datang dari keyakinan dan perintah agama. Pun juga mengenai mekanisme pengelolaan yang khusus dan berbeda dari pajak.