Sebagai bentuk bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi corona, program kartu prakerja justru menuai kritikan tajam dari berbagai pihak. Padahal, kartu prakerja diharapkan bisa menjadi salah upaya untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di dunia kerja. Hal ini pun sempat jadi angin segar bagi mereka yang terkena PHK.
Sayang, keberadaan kartu prakerja justru dianggap tidak tepat sasaran. Terutama bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan sebagai imbas dari pandemi corona. Masalah rupanya belum berhenti sampai di sini. Banyak masyarakat yang mengeluh susah mendaftar hingga gagal dan mengulang kembali di gelombang berikutnya.
Program di tengah pandemi corona yang dinilai tidak tepat sasaran
Masyarakat kesulitan mengakses situs pendaftaran kartu prakerja
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah, banyaknya dari masyarakat merasa kesulitan mengakses situs yang disediakan untuk mendaftar. Sebelumnya, pembukaan program ini sempat terlambat selama dua hari dari rencana sebelumnya. Beberapa mengalami error saat mencoba mengakses situs yang disediakan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun meminta masyarakat maklum karena tingginya peserta yang mengakses situs secara bersamaan.
Materi pelatihan yang ternyata banyak ditemukan secara gratis di internet
Pendapat pejabat soal program kartu prakerja
Kritikan terhadap program kartu prakerja juga dilontarkan oleh Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Nabil Haroen. Dirinya mengatakan bahwa sebaiknya program tersebut ditunda untuk sementara. Harapannya, pemerintah bisa memfokuskan perhatiannya untuk mendukung tenaga medis guna menghadapi COVID-19 di lapangan, serta membantu ketahanan pangan masyarakat. Hal senada juga dilontarkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan masyarakat butuh bantuan yang sifatnya tunai (langsung) dan bukan pelatihan.
BACA JUGA: Kartu Pra Kerja dan Bagaimana Ia Memakmurkan Para ‘Pemburu Pekerjaan’ dari Seluruh Indonesia
Mereka yang terpilih pada program kartu prakerja, akan menerima bantuan total senilai Rp 3,5 juta per orang dengan rincian Rp 1 juta untuk biaya pelatihan, Rp 600 ribu sebagai uang saku per bulan selama empat bulan, dan Rp 150 ribu diberikan ke lembaga pelatihan untuk survey kerja. Entah efektif atau tidak, biarkan pemerintah untuk sementara fokus dan bekerja semaksimal mungkin. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?