Selain Apartemen, Ini Lho 7 Mega Proyek Fantastis yang Pernah Diusulkan DPR tapi Ditentang Habis-Habisan Semua Pihak

Hampir tiap tahun, pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja selalu diwarnai permintaan DPR yang membuat mata melotot. Setelah tahun ini rancangan anggaran mencapai angka Rp 4,3 triliun, di 2018 angka itu drastis mengalami kenaikan hingga Rp 7,2 triliun. Nah, peningkatan anggaran itu ternyata diberatkan salah satu poin yaitu untuk pembiayaan pembangunan apartemen bagi anggota DPR.

Rencana pengajuan anggaran yang sebenarnya timbul tenggelam sejak tahun 2015 itu hingga kini menuai protes. Sebab kenyataannya, DPR telah memiliki rumah dinas di Kalibata. Rumah dinas tersebut diketahui telah direhabilitasi dengan dana ratusan miliar sekitar lima tahun lalu. Karenanya, pengajuan DPR untuk membangun apartemen dinilai akan menyia-nyiakan rumah dinas Kalibata yang kondisinya masih sangat baik. Nah ternyata, tidak hanya megaproyek apartemen yang pernah diusulkan DPR. Berikut ini daftar proyek lain yang nasibnya juga habis-habisan kena protes dan dapat penolakan dari berbagai pihak.

Museum dan Perpustakaan Anggota DPR

Di tahun 2015, DPR mengajukan proyek untuk pembangunan ruang perpustakaan dan museum baru. Banyak kalangan mengecam usulan ini sebab diketahui jika DPR telah memiliki perpustakaan dan museum. Nyatanya, kedua fasilitas itu terbilang mangkrak dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak yang menduga, usulan itu bukan didasarkan kebutuhan dan berkesan ada udang di balik batu.

Alun-Alun Demokrasi

Dulu, DPR sempat kekeh untuk membuat alun-alun demokrasi dengan alasan agar bisa menampung para pendemo yang ingin menyuarakan aspirasinya. Rencana ini pun sampai pada tahap uji publik. Namun sayang, setelah bertubi-tubi protes berdatangan dari berbagai kalangan, hingga kini proyek tersebut tidak jelas juntrungannya.

Visitor Center

Usulan proyek lain yang gagal terealisasi adalah pembangunan visitor center. Gedung yang akan dikelola dan dipusatkan pada aktivitas menerima pengunjung harian itu tak bisa diterima. Apalagi fungsinya yang hanya menjadi pendukung untuk menimba ilmu, berdiskusi, berwisata, dianggap tidak terlalu urgen untuk direalisasikan.

Jalan Akses Tamu ke Gedung DPR

Usulan ini didasarkan bahwa pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR akan mempermudah berbagai aktifitas tamu. Contohnya tamu atau publik yang berkunjung akan lebih mudah saat menuju ruang sidang, museum, bahkan perpustakaan yang ada di kompleks DPR. Namun jelas, alasan tersebut tergolong lemah untuk sebuah proyek yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat.

Ruang Pusat Kajian Legislasi

Diusulkan menjadi tahap kelima proyek pembangunan DPR adalah gedung kajian legislasi. Gedung ini rencananya akan digunakan sebagai pusat kajian legislagi dan perancangan Undang-Undang, pusat kajian APBN, pusat akuntabilitas keuangan negara, dan pusat penelitian.

Ruang Anggota dan Tenaga Ahli

Usulan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kebutuhan negara yang masih banyak terdesak di berbagai sektor adalah pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli. Ruangan anggota dan tenaga ahli yang rencananya dibuat standar dan berlaku sama untuk semua anggota dewan dan staf pendukung ini juga jadi bahan kritikan dari berbagai pihak.

Integrasi Kawasan

Diusulkan menjadi tahap ketujuh atau tahap terakhir di daftar proyek pembangunan DPR 2015, integrasi kawasan berfungsi untuk mengintegrasi tempat tinggal anggota dengan kantor kerja anggota. Selain itu, hal tersebut diyakini DPR akan menjadi ikon baru di ibu kota negara. Sayangnya, usulan ini tak kunjung mendapat titik temu hingga saat ini.

Tujuh proyek pembangunan yang berada di kawasan kompleks parlemen di atas dianggarkan hingga Rp 1,6 triliun. Sayangnya, ketujuh proyek itu sukses ditolak Jokowi. Tidak hanya presiden, berbagai pihak pun menganggap usulan DPR tersebut lebih condong pada kemewahan kaum elite dan bukan kesejahteraan rakyat. Lantas menurutmu, bagaimana usulan jatah apartemen yang rencananya dianggarkan di tahun 2018?