Heboh Korupsi Berjamaah di Malang, Pemerintah dan Rakyat Sama-sama Tepok Jidat!

Kota Malang yang biasa tenang dan terlihat adem ayem, tiba-tiba jadi headline pemberitaan yang menghebohkan di seluruh media massa. Bukan lantaran prestasi atau kelezatan kulinernya, melainkan penangkapan 41 dari 45 anggota DPRD yang diketahui melakukan korupsi secara berjamaah. Nah lho!

Hal ini tentu saja mengejutkan sekaligus menjadi salah satu sejarah korupsi paling miris di Indonesia. Khususnya di Kota Malang sendiri. Dilansir dari news.detik.com, Mereka yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi, ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Yang disayangkan, hampir semua elemen pemerintahan ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Dilansir dari news.detik.com, kasus ini merupakan buntut dari pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015 yang kala itu menyeret Wali Kota Malang nonaktif, Moch. Anton yang juga telah menjadi tersangka. Rupanya-rupanya, bola panas dari kasus itu masih bergulir dan mulai memakan korban. Dalam prosesnya, sebanyak 22 orang baru telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 45 orang yang ada, hanya tersisa 4 yang dianggap tak terkait dengan kasus tersebut. Astaghfirullah!

Pertanyaannya, lha terus siapa yang memimpin roda pemerintahan di Kota Malang? Siapa yang layak menjadi pengganti mereka? Hal ini tentu saja menarik untuk ditelusuri ya Sahabat Boombastis. Mengingat, mereka adalah alat negara yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Khususnya di Kota Malang. Bisa dibayangkan, bagaimana nasib rakyat yang membutuhkan pelayanan negara jika pegawainya saja tidak jujur dalam bekerja.

Selain menghambat kinerja pemerintahan, hak-hak masyarakat pun akhirnya terbengkalai dengan mencuatnya kasus korupsi tersebut. Contoh saja, bayangkan jika dirimu hendak mengurus surat-surat penting yang harus selesai pada hari itu, tapi akhirnya ditolak dengan alasan kepala mereka sedang tersangkut masalah. Belum lagi masalah birokrasi yang terkenal ribet dan mbulet dalam sebuah pemerintahan. Dijamin, bakal bikin jengkel seharian.

Tentu saja, kekosongan posisi ini harus segera diselesaikan meski tidak bisa terburu-buru. Tak hanya rakyat yang merasa dicurangi, pemerintah Kota Malang pun harusnya realistis bahwa dirinya telah kebobolan luar dalam. Pun dengan adanya kejadian ini, mereka harusnya lebih selektif dan ketat dalam menyeleksi anggota dewan. Baik melihat dari track record-nya dalam sebuah organisasi, pekerjaan sebelumnya dan penilaian dari masyarakat sendiri. Karena jika dinilai dari sudut pandang kualitas intelektualitas dan gelar yang dimiliki, hal tersebut masih belum cukup. Bukankah para perampok uang rakyat adalah mereka yang notabene dianggap “pintar”?

Dampak dari kasus ini pun bakal menjadi sebuah kejadian traumatik tersendiri bagi masyarakat. Mereka akan menilai, bahwa figur atau sosok yang akan menjadi calon anggota DPRD berikutnya, dianggap masih lekat dengan bayang-bayang tindakan korupsi. Namanya juga rakyat jelata, wajar jika mereka masih memiliki pemikiran tersebut. Terlebih, tindakan seperti korupsi memang lebih banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan meski tidak semuanya.

Seperti komentar-komentar netizen yang bertebaran di beranda Facebook Komunitas Peduli Malang (ASLI Malang. Mereka rata-rata menghujat pada kasus yang menyeret 41 anggota DPRD itu. Mirisnya lagi, para koruptor terlihat masih sempat-sempatnya melambaikan tangan dan tersenyum pada sebuah sampul surat kabar. Tanda hukum dan rasa malu telah kehilangan wibawanya. Pemerintah dan rakyat pun harus tepok jidat untuk yang kedua kalinya.

Sekali lagi, kasus korupsi berantai di atas memang miris. Walau sebetulnya kita sebagai masyarakat awam sudah paham dan sejatinya eneg dengan pemberitaan semacam itu. Padahal, kualitas pemimpin menjadi cerminan bagi bawahan dan juga masyarakat. Kalau para pejabatnya saja jadi maling, lalu rakyatnya disebut apa?