Polemik Uang Konsumsi dan Transport Pelantikan Anggota KPPS yang Diduga Disunat

Pemilihan umum atau Pemilu sudah makin mendekati hari H. Namun, beberapa hari lalu ada dugaan yang menyebutkan bahwa uang konsumsi dan transportasi KPPS disunat. Banyak warganet yang merupakan anggota KPPS, menyebutkan mereka mendapatkan konsumsi yang kurang layak dan bahkan tidak mendapat uang transport. Padahal, di beberapa daerah lain, mendapatkan uang transport setelah diselenggarakannya pelantikan. Berikut ulasan selengkapnya.

Uang Transport yang Berbeda Nominal

Para calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS telah dilantik di seluruh daerah Indonesia. Namun, ternyata ada polemik mengenai uang konsumsi dan transport pelantikan KPPS. Awalnya ramai sebuah video di media sosial yang di dalamnya menyebutkan bahwa ia hanya mendapatkan uang transport pelantikan anggota KPPS sebesar Rp25.000 dalam uang pecahan Rp5.000.

Padahal, netizen lain yang juga mengikuti pelantikan yang sama di daerah lain, mengatakan bahwa mereka mendapatkan uang transport, disebutkan sebesar Rp200.000. Namun, netizen di daerah lain menanggapi bahwa mereka justri tidak mendapatkan ongkos transportasi sama sekali pasca pelantikan anggota KPPS.

Konsumsi yang Tidak Layak

Tidak hanya mengenai uang transport, ramai pula mengenai keluhan para anggota KPPS yang mendapatkan konsumsi pelantikan yang disebut kurang layak. Di antaranya di Kabupaten Sleman dan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Kabupaten Sleman, dikatakan bahwa anggaran konsumsi yang mereka ketahui sebesar Rp15.000 per orang, namun mereka hanya mendapatkan kotak snack berisi kue pastel, roti, dan air mineral gelas. Sedangkan di Kabupaten Bantul yang dikatakan anggaran konsumsinya sebesar Rp25.000 per orang, hanya mendapatkan nasi kotak berisi ayam dan tahu goreng juga oseng kering tempe. Karena merasa kecewa, para anggota KPPS sampai menghampiri kantor KPU Sleman untuk menyerukan kekecewaan mereka.

Dipotong Oleh Pihak Ketiga

Viralnya polemik ini, muncul dugaan bahwa anggaran konsumsi pelantikan KPPS disunat. KPU Sleman pun buka suara, mengatakan bahwa mereka menyediakan konsumsi melalui vendor. Mereka menganggarkan konsumsi per orang sebesar Rp15.000. Namun, ternyata oleh vendor dipotong menjadi Rp2.500 tanpa konfirmasi kepada KPU Sleman.

Pihak vendor mengatakan konsumsi tersebut disubkan karena terlalu banyak pesanan dan jika tidak disubkan, maka tidak akan sanggup memberikan konsumsi kepada calon anggota KPPS yang sebanyak lebih dari 24.000 orang. Padahal, pihak vendor sebelumnya sudah menyanggupi. Alhasil, karena kasus ini, vendor tersebut langsung diputus kontrak.

Mengenai uang transport yang tidak didapatkan oleh anggota KPPS yang mengikuti pelantikan, KPU Sleman memastikan akan segera mencairkan uang transport. Uang transport sebesar Rp50.000 akan segera disalurkan kepada anggota KPPS yang sudah dilantik.

BACA JUGA: 5 Fakta Harun Masiku, Tersangka Kasus Suap KPU yang saat Ini Menjadi Buronan Negara

Para anggota KPPS bertugas untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka Pemilu. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Semoga ke depannya, tidak akan ada kejadian serupa.