Dany
Penayangan film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Kamis (20/8/2020) lalu ternyata menuai beragam polemik. Tayangan yang diputar secara virtual di kanal YouTube tersebut akhirnya diblokir oleh pemerintah saat disiarkan secara langsung (live) sebanyak beberapa kali. Alasannya karena ada keluhan hukum dari pemerintah.
Film yang dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN tersebut, mengangkat kisah sejarah soal rekam jejak khilafah di Nusantara dan hubungannya dengan kekhalifahan Ottoman (Turki) di masa lalu. Polemik juga muncul karena tokoh-tokoh Hizbut Tahrir (HTI) juga tampil dalam video tersebut. Ada apa sebenarnya?
Diblokir pemerintah karena alasan adanya pelanggaran secara hukum
https://www.instagram.com/p/CEGOHiNpKx5/
Pemutaran film Jejak Khilafah di Nusantara pada Kamis (20/8/2020) di kanal YouTube, sempat diblokir beberapa kali oleh pemerintah dengan alasan melanggar hukum. Hal tersebut diumumkan oleh Akun Instagram @jejakkhilafahdinusantara, sambil mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan konten mereka diblokir oleh YouTube.
Hubungan antara Nusantara dengan Turki Usmani yang dianggap khayalan semata
Film yang ternyata dipermasalahkan oleh Sejarawan Peter Carey
[Siaran Pers Prof. Peter Carey tentang Hubungan Ottoman dan Kesultanan-kesultanan di Pulau Jawa]
Bukti Penelitian Sejarah yang Menyatakan TIDAK ADANYA Hubungan antara Utsmaniyah dan Jawa (Korespondensi Prof. Peter Carey dan Dr. Ismail Hakki Kadi)
— Christopher Reinhart (@reireinhart) August 19, 2020
Tak sampai disitu, Peter Carey yang merupakan seorang sejarawan juga menegaskan dirinya merasa keberatan, karena tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara mencatut namanya tanpa izin dalam tayangan tersebut. Keresahannya itu kemudian dimuat dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh Christopher Reinhart, seorang asisten Cardiff Professor dan Oxford Professor, lewat akun Twitter miliknya.
Banyak diunggah ulang dan masih bisa disaksikan di YouTube
Pemblokiran film oleh pemerintah yang dipertanyakan oleh Tengku Zulkarnain
Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma'ruf Amin dan pak @mohmahfudmd :"Apa alasan Keluhan Pemerintah atas Video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?"
Apakah ada hukum negara yg dilanggar?
NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang wenang…! pic.twitter.com/arYdImh3M7— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) August 20, 2020
Film yang juga menampilkan beberapa tokoh seperti mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, mantan Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib, dan Felix Siauw, turut dikomentari oleh Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul. Dalam unggahan Twitternya, ia mencuitkan agar Presiden Joko Widodo memberikan alasan kenapa film dokumenter tersebut diblokir.
BACA JUGA: Ramai Tagar #PecatTengkuzulDariMUI, Inilah Sosok Tengku Zulkarnain yang Kerap Tuai Polemik
Film Jejak Khilafah di Nusantara memang sarat dengan polemik. Menurut Guru besar Ilmu Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Azyumardi Azra, yang dikutip dari Indopolitika (22/08/2020), narasi sejarah yang menyangkut Nusantara dan Kekhalifahan Turki Usmani dalam film tersebut terkesan dipaksakan. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?
