Dany
Sosok Andre Rosiade kini tengah menjadi sorotan setelah lakukan penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Padang, Sumatera Barat. Berbagai dugaan pun mulai muncul dan membuat pria yang juga merupakan politikus Partai Gerindra tersebut diterpa beragam isu. Salah satunya adalah adanya unsur penjebakan dari peristiwa tersebut.
Meski demikian, Andre menyangkal adanya unsur penjebakan yang beredar dalam kasus penggerebekan tersebut, seperti yang dikutip dari News.detik.com (05/02/2020). Meski demikian, hal tersebut akhirnya menimbulkan polemik dan dinilai kontroversial oleh beberapa pihak. Berbagai argumen pun berembus kencang pada diri Andre.
Peristiwa penggrebekan yang dirasa sangat merugikan pengusaha hotel di Sumbar
Terkait kasus penggerebekan yang dilakukan oleh Andre Rosiade, pelaku usaha perhotelan Sumbar yang diwakili Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) menganggap hal tersebut bisa merusak citra daerah mereka. Bahkan, pihak PHRI berencana akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kerugian dirasakan oleh para pelaku usaha tersebut lantaran ulah Andre yang tak melakukan koordinasi dengan pihak hotel saat penggerebekan. “Kami di sini (pengusaha) hotel, hotel juga masyarakat kan? Faktanya kami malah dirugikan. Kalau mau gerebek, koordinasi dulu dengan kami,” kata Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran yang dikutip dari Suara.com (06/02/2020).
Ombudsman RI menganggap ada kejanggalan di balik penggerebekan Andre Rosiade
Di lain pihak, aksi penggerebekan yang oleh Andre Rosiade tersebut juga disorot oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ninik Rahayu yang merupakan Komisioner Ombudsman RI, menduga bahwa tindakan tersebut memiliki kesalahan prosedur. Menurut dirinya, hanya Andre tidak punya kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh polisi tersebut.
Hal yang dimaksud oleh Ninik adalah soal penyamaran untuk mengungkap kasus yang ada. Dalam hal ini, hanya polisi yang seharusnya memiliki kewenangan tersebut. “Kasus menjebak adalah kewenangan yang dimiliki penegak hukum, karena sudah masuk domain eksekusi. Pada kasus ini para pihak yang merasa prihatin seharusnya dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk bertindak dengan cara undercover,” ujar Ninik yang dikutip dari CNNIndonesia.com (
Tindakan Andre Dianggap konyol oleh pengamat politik
Sebagai seorang anggota legislatif, tindakan penggerebekan Andre Rosiade dinilai menyalahi kebijakan karena hal tersebut sejatinya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya, mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang konyol.
Lebih lanjut, Andre sejatinya bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik, seperti berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. “Ketika Andre ikut serta melakukan penggerebekan, saya nilai hal tersebut cukup berlebihan karena itu merupakan tugas pihak kepolisian,” ujar Vidya yang dikutip dari Liputan6.com (07/02/2020).
“Ketika Andre ikut serta melakukan penggerebekan, saya nilai hal tersebut cukup berlebihan karena itu merupakan tugas pihak kepolisian,” katanya.
BACA JUGA: Politikus Usulkan RI Ekspor Ganja, Tuai Polemik hingga Dianggap Menyalahi Aturan
Berawal laporan adanya prostitusi online di Padang, hal tersebut kemudian berkembang menjadi penggerebekan oleh Andre Rosiade bersama anggota kepolisian. Hingga saat ini, peristiwa yang melibatkan Andre Rosiade di atas terus menuai sorotan dari berbagai pihak dan menimbulkan beragam dugaan. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?
