venny
Penegakan hukum tak boleh setengah-setengah, Indonesia kini sudah masuk darurat narkoba, maka itu sudah sepatutnya hukuman untuk bandar narkoba maupun mereka yang bermain dalam peredaran narkoba tak main-main. Terbukti kemarin, 6 orang terpidana kasus narkoba harus menjalani eksekusi mati karena keterlibatan mereka dengan narkoba.
Rupanya eksekusi mati terhadap 6 orang terpidana dengan kewarganegaraan yang berbeda-beda, membawa cerita di belakang. Duta Besar Belanda dan Brazil ditarik dari Indonesia sebagai bentuk kritik karena dua warga negaranya, Ang Kiem Soei (WN Belanda) dan Marcho Archer Cardoso Moreira (WN Brazil) ikut dieksekusi mati di Nusakambangan, Minggu (18/1/2015) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tak mau ambil pusing. JK bahkan menyatakan bahwa mereka seharusnya menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, sebab Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Indonesia tak ada kompromi bagi bandar narkoba.
“Ya memang suatu keputusan negara berdaulat seperti Indonesia, itu adalah kewenangan kita. Namun yang tetap kita jalankan adalah kepentingan nasional kita,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (19/1/2015) seperti dilansir oleh okezone.
JK menambahkan, sebenarnya eksekusi mati terhadap 5 terpidana yang berkewarganegaraan asing tersebut mendapat kebaratan dari beberapa negara yaitu Belanda, Australia dan Prancis, yang mana keberatan tersebut disampaikan langsung oleh duta besar maupun menterinya kepada Presiden RI Joko Widodo. Namun sekali lagi, Indonesia adalah negara berdaulat yang segala keputusan dalam negaranya harus dihormati oleh negara lain.
Namun JK menegaskan bahwa sikap negara lain tersebut adalah bagian dari politik dalam negeri mereka. “Kalau mereka protes ya tentu kita hormati sebagai bagian dari politik dalam negeri mereka,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
