Pemilik kendaraan bisa dituntut secara perdata jika dianggap meresahkan
Jika dirasa meresahkan, pemilik kendaraan yang parkir di jalan umum bisa ditegur sebagai upaya untuk mengingatkan. Namun jika tidak digubris, maka orang tersebut sudah melakukan hal yang termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan juga melawan hukum. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 1365 KUHPer yang mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Aturan soal parkir sudah dilakukan di kota besar seperti DKI Jakarta
Khusus untuk kota besar seperti DKI Jakarta, aturan mengenai parkir terdapat di Perda No 5 Tahun 2014 pasal 140 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatakan: Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi (Ayat 1), dan Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan (Ayat 2). Jelas, mereka yang masih nekat melanggar bisa dituntut secara perdata.
Fenomena unik yang masih banyak terjadi di masyarakat
Hingga saat ini, memang banyak dijumpai di masyarakat fenomena yang masih memarkir kendaraan di jalanan umum. Entah karena kurang sadar hukum atau memang karena hal lainnya, hal semacam ini kerap dibiarkan hingga seolah-olah merupakan pemandangan yang biasa. Meski demikian, di beberapa tempat sudah berupaya menyadarkan masyarakat lewat spanduk yang intinya dilarang memarkir kendaraan pribadi di jalanan umum.
BACA JUGA: Sering Diumpat, tapi Inilah 6 Jasa Tak Terbantahkan Tukang Parkir
Melihat banyaknya pelanggaran yang kerap ditemui di masyarakat, hal membuktikan kesadaran pemilik kendaraan masih lemah untuk menghargai hak-hak orang lain, khususnya dalam penggunaan jalan umum. Tak jarang, kemacetan sering terjadi hanya karena kendaraan milik mereka menghalangi akses jalan publik. Kamu pernah ngalamin gak Sahabat Boombastis?