Sebelum Minta Gaji, Anggota DPR Perlu Berkaca Dari 5 Hal ini

Belakangan kita dibikin gregetan banget ketika mengetahui kalau para anggota dewan yang terhormat itu getol  mengusung wacana kenaikan tunjangan anggaran. Hal yang lebih mengejutkan lagi, ternyata draft atau rancangannya sudah disepakati. Meskipun MenKeu mengurangi beberapa juta dari anggaran yang diajukan, tetap saja tunjangan yang bakal mereka dapatkan nanti jadi makin tinggi. Tanpa perlu diprovokasi, rakyat pun jengah dengan hal ini.

Naik anggaran tunjangan sih tak masalah, namun asal tahu diri. Pasalnya, seperti yang kita tahu jika anggota dewan ini ya begitu-begitu saja. Bahkan pernah beberapa kali melakukan hal yang membuat rakyat kecewa. Indonesia tidak akan pernah maju jika dewan representatif rakyat seperti ini kelakuannya.

Sekedar mengingatkan, ada cukup banyak aib yang lekat banget dengan anggota DPR yang sepertinya sudah menancap dalam di ingatan rakyat. Ya, naikkan anggaran tunjangan tak masalah asalkan berani jamin hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi.

1. Tidur Saat Sidang

Sesibuk apa sih para anggota DPR ini hingga akhirnya mereka dengan pulasnya tidur di kursi-kursi empuk itu? Mirisnya lagi, kejadian ini banyak dilakukan ketika sidang. Padahal seperti yang kita tahu, sidang adalah waktunya mereka bekerja. Waktu di mana nasib rakyat diperjuangkan. Kasarnya, mereka dibayar untuk itu. Ini sama saja menyianyiakan kepercayaan rakyat, kan?

Hal-hal seperti ini akan sangat jarang ditemui di luar negeri. Alih-alih tidur, mereka akan bekerja maksimal dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu contohnya adalah  Licia Ronzulli. Wanita Italia ini adalah representasi negaranya untuk European Parliament. Percaya atau tidak, ia tak hanya maksimal dalam bekerja, tapi juga merawat bayinya ketika sidang. Hal ini menunjukkan jika orang-orang di luar sana tanggung jawabnya luar biasa terhadap pekerjaan.

 2. Kerja Tidak Pernah Beres

Tugas dewan terhormat di sana adalah merancang undang-undang yang tujuannya untuk membuat hidup rakyat lebih baik. Tapi, apa yang terjadi? Hampir sering mereka tidak melakukan hal tersebut dengan baik. Contohnya adalah kasus DPR tahun ini.

Seperti yang kamu tahu, mereka ditargetkan untuk bisa menyelesaikan sekitar 37 rancangan undang-undang di tahun ini. Namun, hingga menjelang akhir tahun tak ada satu pun RUU yang sudah jadi, lebih-lebih disahkan. Malah yang bikin heran adalah mereka malah minta anggaran tunjangan dinaikkan tahun depan. Apakah ini tidak menciderai rakyat?

Muncul juga dugaan jika tunjangan-tunjangan tersebut tak hanya lari ke kantong masing-masing anggota. Tapi, juga untuk partai yang mengusung. Mengatasnamakan rakyat tapi untuk tujuan sendiri dan golongan. Jika terus seperti ini tinggal tunggu waktu saja sampai rakyat muak dan akhirnya melakukan protes besar-besaran.

3. Kunjungan Kerja Tapi Tak Pernah Membuahkan Hasil

Belakangan beberapa anggota DPR melawat ke London dalam rangka kunjungan kerja. Wacananya sih ingin mempelajari bagaimana mereka mengatur hukum adat yang berlaku di sana. Ya, kecuali kalau Indonesia adalah bagian dari Eropa, hal ini sangat masuk akal. Berhubung tidak, maka kunjungan kerja itu tak bermanfaat apa-apa.

Negara-negara Eropa sudah jelas beda sekali adatnya dengan kita. Lalu untuk apa studi banding, kalau yang dibandingkan sendiri tidak sama? Alih-alih, pergi ke London kenapa tidak pergi saja ke pemuka adat dan kemudian berdiskusi bagaimana enaknya. Jika benar-benar diperiksa, mungkin sudah sangat banyak model kunjungan kerja tanpa hasil seperti ini.

Hal yang lebih miris lagi, uang negara yang dipakai untuk kunjungan kerja semacam ini lumayan besar. Alih-alih dipakai untuk hal-hal yang pada akhirnya tak pernah bermanfaat untuk rakyat, kenapa tidak sekalian saja disumbangkan kepada yang membutuhkan. Mungkin bisa juga dengan membuat fasilitas atau hal-hal yang lebih bermanfaat lain. Lebih jelas  gunanya dari pada dihabiskan tanpa membawa hasil apa-apa.

4. Korupsi Masih Merajalela

Konstitusi dan korupsi ibarat sebuah rantai dan gir motor. Selalu nempel dan susah untuk dilepaskan. Memang miris tapi korupsi adalah hal yang sudah lumrah di sini. Akhir-akhir ini memang cukup jarang terungkap kasus yang berhubungan dengan korupsi. Tapi, kembali ke beberapa waktu lalu cukup banyak orang-orang yang ditangkap KPK.

Hukuman untuk kasus korupsi di sini juga sangat ringan. Alhasil, para oknum pelaku pun seperti tidak menyesal ketika ketahuan melakukan hal tersebut. Yang bikin miris lagi, hanya sedikit sekali dari hasil korupsi tersebut yang dikembalikan lagi ke negara.

Hal ini sangat berkebalikan dengan negara-negara di dunia, seperti Taiwan, China, hingga Korea Utara. Sekali ketahuan korupsi, maka tiang gantungan akan menanti mereka. Alhasil, meskipun belum jadi negara bebas korupsi, aktivitas merugikan rakyat ini berkurang drastis. Indonesia sepertinya juga butuh hukum yang seperti ini. Mengingat negara kita sudah berada di tahap yang memperihatinkan.

5. Minta Naik Tunjangan Terus, Tapi Tak Jelas Peruntukkannya

Yup, berita semacam ini yang tengah booming sekarang. Bagaimana tanggapanmu tentang hal ini? Pasti kecewa berat, sama seperti rakyat Indonesia yang lain. Hal ini tentunya sangat beralasan. Pertama, adalah karena mereka tidak melakukan pencapaian apa pun. Lalu yang berikutnya, kenaikan tunjangan ini adalah untuk peruntukan yang tidak pernah dipahami oleh rakyat. Bahkan tidak jelas juga apakah ini bermanfaat atau tidak untuk rakyat.

Seperti yang kamu tahu, ada sekitar 4 jenis tunjangan yang diajukan kenaikan anggarannya. Mulai dari tunjangan kehormatan sampai peningkatan fungsi pengawasan. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Sampai detik ini rakyat pun tidak mengetahuinya. Alhasil, muncul dugaan jika kenaikan tunjangan ini adalah sesuatu yang dibuat-buat. Dalihnya sih karena sudah beberapa tahun terakhir tunjangan DPR tidak dinaikkan. Wacana seperti ini tak hanya sekali dua kali terjadi. Jika dihitung dari masa presiden-presiden yang lalu, sudah cukup banyak realisasi dari pengusulan kenaikan tunjangan ini.

Pada akhirnya, tak salah jika rakyat sangat memandang sebelah mata anggota DPR. Pasalnya, 5 poin di atas memang semuanya dilakukan. Anehnya, masih saja ngotot meminta tunjangan dinaikkan. Tentu saja rakyat tidak akan pernah rela. Hal ini juga membuat sebuah pertanyaan muncul. Haruskah eksistensi dewan perwakilan ini diteruskan? Toh ada dan tidak sepertinya tidak ada bedanya.