Alfry
Tarif listrik yang beberapa waktu mulai dinaikkan seharusnya membuat pasokan listrik di berbagai daerah menjadi semakin lancar, tetapi justru masih ada pemadaman di beberapa daerah di Indonesia.
DPR RI meminta kenaikan tarif tenaga listrik yang dilakukan untuk 12 golongan pelanggan PT PLN (persero) harus diimbangi dengan perbaikan keandalan pasokan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan masyarakat dan peningkatan dari segi rasio elektrifikasi.
“Rakyat masih banyak yang mengeluh daerahnya sering padam. Bahkan, ketika saya berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), listrik padam sampai empat kali,” kata Anggota DPR Komisi VII Kurtubi di Jakarta, Senin (5/1).
Pada kesempatan yang sama, dia juga menyebutkan bahwa di Indonesia masih ada sekitar 20% wilayah yang belum teraliri listrik secara maksimal. Selain itu juga masih terbelit dengan tingkat keandalan pasokan listrik yang belum memenuhi target yang diharapkan.
Kurtubi juga menilai jika penerapan tarif adjustment merupakan kebijakan untuk menutupi kesalahan atas rencana pemerintah dan PLN dalam mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat di masa lalu. Hal ini terlihat dari banyak penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
“Bayangkan saja di NTB itu 95% masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau bersumber dari BBM. Itu kan dananya sangat mahal,” katanya.
Meski begitu, menurutnya menghapus subsidi dengan cara kenaikan tarif secara adjustment ini dapat membantu cashflow keuangan PLN. Diketahui PLN memiliki hutang cukup besar untuk memberikan jaminan dalam kelancaran pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP).
“Maka dengan penghapusan subsidi, pembenahan dalam menjamin pasokan listrik wajib dioptimalkan oleh PLN,” katanya.
Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, tanpa listrik beberapa kegiatan akan terhambat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia berharap agar listrik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi untuk warga masyarakat Indonesia.
