Tantangan Besar yang Harus Diselesaikan Pemerintah Jika Pindahkan Ibu kota ke Kalimantan

Wacana pindahnya ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan tinggal menunggu waktu. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro, yang memastikan pemindahan tersebut akan dimulai pada tahun 2024. Sayangnya, belum ada tempat spesifik yang dipilih untuk nantinya menjadi kawasan ibu kota baru menggantikan Jakarta.

Meski demikian, rencana prestisius ini tentu dibarengi dengan tantangan da tanggung jawab yang besar pula. Mulai dari penyediaan biaya untuk pembangunan yang bakal memerlukan jumlah hingga ratusan triliun, konsep dan rancangan perkotaan, hingga ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, tentu semuanya harus dipikirkan secara matang. Nggak lucu kan kalo kondisinya nanti ternyata tak jauh beda dengan Jakarta.

Kabut asap yang sewaktu-waktu bisa menjadi ancaman

Jika udara Jakarta bermasalah dengan polusi dari aktivitas industri dan knalpot kendaraan bermotor, mungkin Kalimantan juga memiliki masalah serupa. Hanya saja, gangguannya berupa kabut asap yang disebabkan adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya yang terjadi di Kota Palangkaraya belakangan ini. Dilansir dari cnnindonesia.com, Papan monitor Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Palangka Raya pada Senin pukul 07.40 WIB menunjukkan nilai ISPU dengan parameter partikel di udara yang berukuran kurang dari 10 mikron (PM10), dan sempat da pada angka 650 atau sangat berbahaya.

Terdapat sesar aktif penyebab gempa yang juga harus diwaspadai

Meski sepi dari pemberitaan soal bencana, Kalimantan nyatanya tak sepenuhnya bebas dari ancaman tersebut. Menurut Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengatakan, sesar gempa yang masih aktif di Kalimantan perlu mendapat perhatian khusus. Terlebih, Kalimantan tergolong wilayah yang masih berpotensi terjadi gempa, meskipun hanya terjadi di beberapa wilayah saja. “Di Kalimantan ada sesar aktif yakni sesar Meratus, Tarakan, Sampurna. Ada juga sesar yang panjang yang sebelah utara dan selatan, itu sesar Adang. Tapi itu [sesar] purba, ujarnya yang dikutip dari tirto.id.

Biaya besar yang digunakan untuk memindahkan ibu kota

Persoalan biaya menjadi salah satu faktor yang disorot saat wacana pemindahan ibu kota mulai bergulir. Berdasarkan hitung-hitungan, dibutuhkan biaya hingga mencapai US$ 33 miliar atau Rp 466 triliun. Meski demikian, kisaran tersebut belum final dan bahkan masih berubah-ubah jumlahnya. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pembiayaan tersebut direncanakan akan dibagi empat sumber, yakni mulai dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), proyek BUMN, hingga proyek swasta murni.

Pembangunan yang dilakukan diisyaratkan untuk tidak mengancam hutan Kalimantan

Deforestasi hutan, sempat menjadi persoalan yang dikhawatirkan setelah bergulirnya wacana pemindahan ibu kota. Seperti yang kita ketahui, Kalimantan kini telah menjadi salah satu kawasan paru-paru dunia dengan hutan-hutannya yang lebat. Untuk hal ini, pemerintah memastikan hal tersebut tidak terjadi dengan cara memilih lahan yang kosong. Hal ini berarti, pembangunan yang dilakukan demi mewujudkan ibu kota baru tidak akan mencaplok luasan hutan lindung yang sudah ada.

BACA JUGA: Bakal Dipindah ke Kalimantan, Begini Kondisi Jakarta Setelah Jadi ‘Mantan’ Ibu Kota

Jika sesuai rencana, pemindahan ibu kota akan mulai bergulir pada 2024 mendatang. Sebagai rakjel alias rakyat jelata, harapannya tentu agar ibu kota baru ini lebih baik dari yang sebelumnya. Selain menjadi simbol negara, tentu saja rencana ini bisa mendorong kemajuan dan pemerataan di segala bidang. Jadi biar enggak semuanya numpuk di Pulau Jawa. Begitu kira-kira Sahabat Boombastis.