Lama Tak Terdengar, Beginilah Perjalanan Pulau Reklamasi yang Jadi Pro Kontra Sejak Orde Baru
Setelah sempat menjadi polemik masyarakat di era kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama sebagai Gubernur DKI, pulau reklamasi yang dulu pernah disegel saat Anies Baswedan naik sebagai orang nomor satu di Jakarta kini secara perlahan mulai menampakkan dirinya. Dilansir dari suara.com, proyek tersebut kembali menggeliat setelah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai legalitasnya.
Jauh sebelum kisruh terjadi, pulau reklamasi sejatinya merupakan warisan Orde Baru yang terbengkalai di beberapa generasi berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah krisis moneter yang menghantam Indonesia pada 1997 silam. Sempat berlarut-larut hingga kembali aktif saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur, seperti apa kisah perjalanan pulau reklamasi Jakarta?
Wacana rezim Orde Baru pada 1995 untuk memperluas wilayah Ibu Kota
proyek reklamasi yang dimulai pada 1995 saat Soeharto masih berkuasa [sumber gambar]Proyek reklamasi pertama kali dicetuskan saat rezim Orde Baru masih berkuasa di Indonesia. Dikutip dari cnnindonesia.com, Presiden RI ke-2 Soeharto meneken Keputusan Presiden Nomor 52 tentang Reklamasi Teluk Jakarta. Pada pasal 4 Keppres itu, Gubernur DKI Jakarta diberi tanggung jawab melaksanakan reklamasi. Hal ini merupakan bentuk dari realisasi atas wacana untuk memperluas wilayah Ibu Kota.
Proyek yang akhirnya mangkrak karena terpaan krisis ekonomi 1997-1998
Proyek besar yang sempat terhenti karena krisis 1997-1998 [sumber gambar]Belum lama berjalan, proyek besar tersebut akhirnya mangkrak akibat krisis moneter yang menggerogoti perekonomian Indonesia pada 1997-1998. Alhasil, seluruh kegiatan terhenti untuk sementara. Tak lama setelah krisis berlalu, kabar seputar reklamasi Teluk Jakarta baru muncul lagi pada 2003. Namun pada saat itu, Kementerian Lingkungan Hidup yang menerbitkan aturan yang menolak proyek ini melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Lingkungan Hidup No 14/2003. Sempat terjadi gugat antara pengembang dan Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2009 akhirnya Mahkamah Agung memenangkan kasasi yang diajukan kementerian sehingga reklamasi dinyatakan tidak sah.
Kembali aktif saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai Gubernur
Basuki Tjahja Purnama saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta [sumber gambar]Pada 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur No 206/201 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Laman cnbcindonesia.com menuliskan, pengembang mendapat jatah 35% dari total wilayah reklamasi yang sekitar 872 hektar. Saat Pilkada 2017, isu reklamasi menjadi topik hangat dan akhirnya menjadi komoditas politik. Di mana pada saat itu, n Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan menolak reklamasi.
Sempat diwarnai kasus suap dan jadi komoditas politik
Gubernur DKI, Anies Baswedan saat meninjau pulau reklamasi [sumber gambar]Belum reda pro kontra terkait permasalahan reklamasi dan menjadi komoditas politik, Kasus hukum suap sempat mewarnai proyek besar ini. Dikutip dari laman cnbcindonesia.com, pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di Balegda DPRD DKI, melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dan pengembang lahan reklamasi dalam sebuah kasus suap. Pun dengan Anies yang akhirnya menjadi Gubernur DKI dan sempat menolak proyek tersebut, akhirnya menerbitkan IMB bagi para pengembang untuk membangun pulau-pulau hasil reklamasi.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan istilah pulau reklamasi untuk lahan di Teluk Utara Jakarta. Seperti yang dikutip dari laman liputan6.com, Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta akan berubah dengan berdirinya 932 bangunan berupa rumah tinggal dan rumah kantor (rukan), seiring dengan terbitnya IMB. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?