Telan Biaya 34 Miliar, Ini Fakta Rumah Dinas Bupati Penajam Paser Utara dengan Mini Dermaga

Dibangunnya rumah dinas untuk Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah ini disebut mencapai Rp34 miliar. Besarnya anggaran ini dinilai sebagian pihak tidak etis, mengingat sekarang masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Namun pembangunan tetap berjalan dan bahkan disebut sudah hampir rampung 100 persen. Sebenarnya mengapa sampai menelan anggaran sebesar itu ya? Apakah ada alasan khusus hingga bagaimana ya pendapat yang bergulir dari beberapa pihak? Simak selengkapnya di tulisan ini.

Ditargetkan selesai tahun ini, konon bakal punya dermaga sendiri

Dikutip dari Detik, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud memiliki target untuk menyelesaikan pembangunan rumah dinas beserta fasilitasnya pada tahun ini. Ia juga menyebutkan jika secara fisik bangunan rumah sudah rampung, tinggal menyelesaikan pembangunan fasilitas penunjang. Adapun beberapa fasilitas yang akan ada di rumah ini seperti taman, ornamen, hingga dermaga.

Pembangunan rumah dinas ini sebenarnya sudah lama direncanakan, namun baru terealisasi di tahun 2020. Dalam prosesnya pun mendapatkan banyak hambatan, salah satunya curah hujan. Meski begitu, bupati ketiga di Kabupaten Penajam Paser Utara ini berharap proyek pembangunan segera selesai di tahun 2021, sehingga PPU bisa dinilai lebih bermartabat.

Seperti apa dermaga yang disebut akan ada di rumah dinas ini?

Selain biaya pembangunan yang mencapai Rp34 miliar, adanya fasilitas seperti dermaga juga menjadi alasan mengapa rumah dinas Penajam Paser Utara ini kontroversial. Banyak yang mempertanyakan untuk apa sebuah rumah dinas memiliki dermaga. Menanggapi hal tersebut, Abdul Gafur menjelaskan bahwa sebenarnya yang akan dibangun bukanlah dermaga, namun tempat sandar speedboat kecil.

Lanjut ia menjelaskan bahwa tempat tersebut diperlukan untuk mempermudah transportasi ke daerah-daerah lain. Karena alasan itu juga lokasi yang dipilih untuk rumah dinas ini adalah di pinggir laut. Sehingga semisal perlu ke Balikpapan bisa lebih cepat pakai speedboat. Pun sebaliknya, jika ada pejabat dari Balikpapan ingin ke Penajam lewat laut, bisa memarkirkan speedboatnya di dermaga kecil tersebut.

Alasan rumah dinas ini menelan anggaran Rp34 Miliar

Tentu banyak yang mempertanyakan mengapa untuk sebuah rumah dinas bisa menelan anggaran hingga Rp34 miliar. Bahkan disebut butuh anggaran tambahan karena masih ada beberapa pengerjaan lanjutan, seperti pagar dan dermaga yang belum selesai. Menanggapi komentar tersebut, Abdul Gafur menyebutkan bahwa biaya tersebut dibutuhkan karena posisi rumah yang berada di landscape pada pinggir pantai sehingga diperlukan penimbunan.

Selain itu, Abdul menyebut bahwa Penajam Paser Utara itu tidak pernah punya rumah dinas seperti kabupaten lain. Ia juga menjelaskan kalau di Kalimantan, daerah seperti Kubar, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, hingga Samarinda sudah punya rumah dinas. Kota atau daerah baru juga memiliki yang serupa. Ia kemudian mengatakan kalau Penajam Paser Utara kini usianya sudah 20 tahun lebih, namun belum juga punya rumah dinas.

Fakta pejabat di Penajam Paser Utara yang rumahnya dikontrak karena tak ada rumah dinas

Bisa dibilang, rumah dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara yang fenomenal ini adalah yang pertama di wilayah tersebut. Dikatakan bahwa pejabat forkopimda seperti wakil bupati sampai Ketua DPRD memang tidak memiliki rumah dinas. Mereka masih tinggal di rumah pribadi yang dikontrak oleh negara. Abdul sendiri mengaku tak ingin rumahnya dikontrak, ia memakai rumah PKK sebagai rumah dinas.

Karena alasan tersebutlah Abdul sangat ingin agar rumah dinas segera terealisasi. Ia pun menegaskan bahwa rumah tersebut nantinya tentu tidak akan dijadikan rumah pribadi untuk dirinya. Bangunan tersebut nantinya akan menjadi rumah dinas bagi siapa saja bupati yang menjabat.

Pendapat berbagai pihak tentang rumah dinas Rp34 miliar dengan dermaga di PPU

Rendi M.S.Duha, Peneliti Senior dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), berpendapat bahwa rumah dinas dengan biaya fantastis ini tidak etis di tengah pandemi Covid-19. Melalui Republika, ia menjelaskan bahwa seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat dalam konteks penanganan Covid-19. Menurutnya, hal ini patutnya menjadi prioritas ketimbang rumah dinas.

Ia juga berpendapat bahwa keputusan ini mencerminkan minimnya sense of crisis dari Abdul selaku Bupati Penajam Paser Utara. Menurutnya, akan lebih baik jika fokus dan urgensi pejabat ditujukan ke kepentingan masyarakat. Pun ia menyebut tentang hobi hidup mewah pejabat yang tidak sepadan dengan baiknya kinerja mereka.

BACA JUGA: Heboh Rumah Mewah Dinas Bupati Minahasa Utara yang Bergaya Eropa tapi Dibiarkan Mangkrak

Meski kontroversial, pengerjaan rumah dinas Kabupaten Penajam Paser Utara sudah hampir rampung dengan segala fasilitas di dalamnya. Menurutmu, rumah dinas dengan biaya yang tinggi apakah bisa membuat sebuah daerah jadi lebih bermartabat? Atau justru hanya buang-buang anggaran saja?