Referendum menuntut kemerdekaan selama ini kerap diserukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang keberadaannya sangat ditentang oleh pemerintah Indonesia. Ternyata, hal serupa juga dialami oleh Papua Nugini. Negara tetangga yang letaknya berbatasan dengan Papua tersebut, kini menghadapi ancaman yang sama seperti yang selama ini terjadi di Tanah Air.

Dilansir dari tagar.id, adalah wilayah Bougainville yang menuntut referendum kemerdekaan dari Papua Nugini, yang sebelumnya merupakan salah satu dari 21 provinsi di negara tetangga Indonesia tersebut. Lantas, apa yang membuat Bougainville ingin merdeka dan menjadi negara sendiri?

Berawal dari perebutan kuasa dan keuntungan dari pengelolaan tambang tembaga

Perusahaan tambang Rio Tinto [sumber gambar]
Diketahui, Rio Tinto yang merupakan perusahaan tambang raksasa dunia ternyata sempat melakukan penambangan di Bougainville. Karena dinilai menguntungkan, pemerintah Papua Nugini mulai berkonflik dengan Bougainville karena perdebatan atas kuasa dan hak keuntungan yang diperoleh dari hasil tambang.

Melimpahnya tambang tembaga yang akhirnya memicu perang sipil berkepanjangan

Ilustrasi perang sipil di Bougainville [sumber gambar]
Pertentangan yang terjadi antara kedua belah pihak, akhirnya malah membuat Rio Tinto menghentikan operasi di tambang yang bernama Panguna tersebut. Oleh pemerintah Papua Nugini, keberadaan Panguna sangat penting karena hasil produksinya menguasai tujuh persen dari total produksi dunia. Tak mau kalah, Bougainville pun akhirnya melakukan perlawanan.

Referendum menjadi solusi untuk menghentikan perang sipil yang menewaskan banyak jiwa

Tentara asal Australia dan Selandia Baru tampak mengevakuasi warga yang terluka di Bougainville [sumber gambar]
Perang sipil pun akhirnya pecah antara gerilyawan Bougainville dan angkatan bersenjata Papua Nugini. Dilansir dari tagar.id, insiden berdarah tersebut menumbalkan 20.000 warga yang tewas dari konflik yang terjadi mulai tahun 1988 hingga 1997 tersebut. Hingga akhirnya, referendum pun diserukan sebagai solusi untuk menghentikan perang sipil tersebut.

Bougainville juga mengundang pihak OPM untuk melihat proses referendum

Anggota gerilyawan Bougainville Revolutionary Army [sumber gambar]
Sesuai rencana, referendum akan dilakukan pada 23 November 2019 dan diikuti oleh masyarakat Bougainville. Menariknya, OPM TPNBP diundang oleh Bougainville Revolutionary Army (BRA) dan The Bougainville Unification Core Groups (BUGC), untuk menyaksikan proses referendum, seperti yang dikutip dari suarapapua.com.

Langkah terbuka bagi Bougainville untuk menjadi negara mandiri

Seorang warga tampak memegang bendera Bougainville [sumber gambar]
Langkah Bougainville untuk menjadi negara merdeka tinggal sedikit lagi. Dengan adanya proses referendum, rakyat berharap agar kehidupan mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Terlepas dari tambang Panguna yang menjadi sumber konflik, hasil referendum akan menjadi  penentu nasib Bougainville di masa depan. Apakah berdaulat sebagai negara merdeka atau tetap menjadi bagian dari Papua Nugini dengan keistimewaan otonomi yang lebih luas.

BACA JUGA: Republik Murrawari, Calon Negara Tetangga Indonesia yang Ingin Merdeka dari Australia

Nama Bougainville memang terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Meski demikian, wilayah tersebut ternyata sudah sejak lama memendam konflik berupa peperangan sipil, demi tujuannya menjadi negara merdeka yang berdaulat. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?