Bayu Yulianto
Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah tatapan tajam seluruh masyarakat Indonesia. Ini setelah serangkaian serangan siber yang membobol dan mengunci data-data dari Pusat Data Nasional (PDN)
Banyak pihak mempertanyakan kapasitas kerja Menkominfo, Budi Arie Setiadi. Yang paling menarik perhatian adalah ketika PDN mengaku tak lagi bisa berbuat apa-apa, mengibarkan bendera putih kepada para hacker.
Tidak ada backup, PDN pasrah kehilangan data
Beragam data dari 282 Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang ada di PDN diklaim berhasil diretas dan dikunci hacker. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab mengamankan data-data penting negara ini, seperti Kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri hingga Telkom selaku pihak pengelola PDN.
Namun pada akhirnya, semua yang berusaha mengangkat tangan. Mereka menyerah dan mengaku ‘kalah’ dari para peretas data tersebut. Mereka juga gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN meski ada klaim yang menyebutkan bahwa data-data tersebut tidak berpindah lokasi, masih terenkripsi di server PDN.
Peretas minta tebusan hingga ratusan milyar
Serangan ransomware itu benar-benar memperlihatkan petakanya. Tak hanya membuat Kementerian/Lembaga tak lagi bisa mengakses data-data yang tersimpan, para peretas juga menuntut uang pengganti.
Sebuah pesan yang ditemukan oleh tim gabungan penyelidikan menyebutkan bahwa sang peretas meminta imbalan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar. Namun negosiasi langsung gagal karena Pemerintah memutuskan menolak permintaan itu.
Kemenkominfo dan BSSN dipanggil Komisi I DPR
Kamis (27/5/2024), Komisi I DPR mendudukkan Kementerian Kominfo dan BSSN dalam sebuah rapat kerja terkait kasus ransomware. Wajar saja, karena serangan hacker ini berhasil melumpuhkan Pusat Data Nasional.
Tak hanya bikin PDN mati kutu, serangan tersebut juga membuat data-data yang disimpan oleh banyak Kementerian serta Lembaga Negara menghilang. Serangan tersebut juga menciptakan antrian mengular di bandara-bandara internasional sebagai akibat dari gangguan sistem imigrasi.
Tak ada tata kelola jelas, DPR anggap Kemenkominfo dan BSSN lakukan ‘kebodohan’
Dari pertemuan antara Komisi I DPR dengan Kemenkominfo dan BSSN, terkuak bahwa lambatnya penanganan gangguan tersebut karena tidak adanya backup data. Bahkan, hanya 2% dari data di PDNS 2 yang ter-backup di penyimpanan yang berada di Batam. Hal ini disampaikan oleh Kepala BSSN, Hinsa Siburian tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid secara keras menyebutkan bahwa kekacauan ini bukan soal tata kelola, tapi sudah merupakan tindakan kebodohan.
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup,” tegas Meutya.
Masyarakat tuntut Menkominfo mundur
Tak hanya Komisi I DPR yang mempertanyakan kemampuan kerja Menkominfo. Masyarakat Indonesia juga tampaknya sudah jenuh dan menginginkan perubahan.
Salah satu sosok yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kekisruhan ini adalah Menkominfo Budi Arie Setiadi. Berbagai petisi dibuat dan ditandatangani ribuan masyarakat, meminta agar dirinya bersedia mundur dari jabatannya.
BACA JUGA: Ransomware, Virus Andalan Para Penjahat di Internet yang Bikin Mereka Kaya Mendadak
Atas peristiwa ini, begitu banyak data nasional, termasuk data masyarakat yang ikut terancam keamanannya. Maka tak heran bila banyak warga masyarakat yang meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap amanah yang diemban.
