Menerapkan kebijakan lockdown demi membendung penyebaran wabah virus corona memang bukan perkara yang mudah. Seperti yang terjadi di India baru-baru ini, kerusuhan muncul di berbagai wilayah setelah negeri Bollywood itu menerapkan lockdown total di negaranya.

Indonesia sendiri hingga saat ini belum menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown. Selain membutuhkan kesiapan dari pemerintah, persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat juga setidaknya bisa teratasi selama masa penguncian berlangsung. Apa saja? Simak ulasan Boombastis berikut ini.

Kebutuhan pokok masyarakat haruslah terjamin

Jika seandainya opsi lockdown dipilih, pertama dan yang paling utama disiapkan adalah urusan perut atau kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi selama penguncian berlangsung. Tak semua masyarakat bisa memenuhi hajat hidupnya dengan bekerja dari rumah. Banyak dari mereka yang harus keluar terlebih dahulu untuk mencari rezeki.

Ilustrasi kebutuhan pokok [sumber gambar]
Kebutuhan pokok seperti sembako dan bahan-bahan penunjang inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Apakah rakyat di lapangan telah siap dengan kebijakan lockdown jika suatu waktu diaktifkan? Jangan sampai aturan tersebut malah membawa permasalahan baru di kemudian hari.

Opsi lockdown kepulauan menurut Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PNF

Meski Indonesia belum menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown, pemerintah bisa memilih opsi untuk melakukan penguncian tersebut secara kepulauan, dengan pembatas berupa lautan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Jika dilakukan, lockdown berdasarkan wilayah secara administrasi bisa dihindari karena besarnya risiko yang ada.

Prof dr Chairul Anwar Nidom [sumber gambar]
Menurut Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof dr Chairul Anwar Nidom, hal ini bisa menjadi pilihan pemerintah. “Sebaiknya dilakukan “lockdown kepulauan” (Indonesia negara kepulauan, maka air (laut) sebagai isolator terbaik). Virus corona tidak faham terhadap wilayah atau daerah. Jadi, pada prinsipnya tidak perlu lockdown daerah. Tapi kalau diperlukan lockdown kepulauan,” ucapnya yang dikutip dari News.detik.com (17/03/2020).

Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan RS yang mumpuni

Selama masa lockdown berlangsung, pemerintah semestinya telah menyiapkan infrastruktur berupa layanan kesehatan yang mumpuni. Baik itu dari sisi ketersediaan ruangan di rumah sakit maupun tenaga medis di lapangan. Jika seandainya salah satu dari di atas tak terpenuhi, setidaknya ada opsi lain yang telah disiapkan dan bisa digunakan dengan cepat.

Ilustrasi tenaga medis tangani pasien corona [sumber gambar]
Keputusan melakukan lockdown memang tidak bisa sembarangan. Masih ingat peristiwa panic buying yang melanda Jakarta beberapa waktu lalu saat Indonesia positif corona untuk pertama kali? Informasi itu saja sempat membuat masyarakat panik luar biasa. Apalagi jika seandainya lockdown diterapkan.

Keamanan yang terjamin selama masa lockdown berlaku

Berkaca dari kerusuhan yang terjadi India saat negara tersebut melakukan kebijakan lockdown total, keamanan menjadi hal penting lainnya yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia. Di India pada saat itu, warga Delhi dan Mumbai berebutan memadati toko dan memborong bahan pokok di dalamnya. Panic buying terjadi.

Akibatnya sungguh luar biasa. Konflik sosial seperti kerusuhan mulai terjadi di beberapa wilayah di India. Perdana Menteri (PM) Narendra Modi pun menjadi sasaran kritik karena kebijakan karantina nasional (lockdown) dilakukan tanpa persiapan dan rencana yang matang. Jelas, masalah keamanan memang butuh perhatian serius jika opsi lockdown nantinya dipilih oleh pemerintah Indonesia.

BACA JUGA: Berat! Ini Alasan Mengapa Indonesia Tak Bisa dengan Mudah Lakukan Lockdown Begitu Saja

Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum memutuskan lockdown atau tidak. Tak ingin terburu-buru mengambil keputusan seperti negara lainnya, pemerintah RI masih mengkaji soal rencana tersebut. Semoga saja, kebijakan yang diambil nantinya bisa menjadi jalan terbaik dan tidak merugikan rakyat.