Membedah Perlakuan Presiden RI dari Masa ke Masa Terhadap Papua yang Ngotot Ingin Merdeka

Polemik Papua Barat yang hendak memisahkan dirinya dari kekuasaan Indonesia terus bergulir. Baru-baru ini, salah seorang Aktivis Papua Merdeka yang bernama Filep Karma, ikut menyoroti bagaimana perlakuan pemimpin Indonesia pada Papua di masa lalu. Dilansir dari cnnindonesia.com, ia menilai figur Gus Dur merupakan sosok Presiden Indonesia yang paling baik terhadap kondisi Papua.

Tak hanya Gus Dur, permasalahan tentang Papua ternyata telah dialami sejak era Presiden Sukarno. Hal ini kemudian menurun dan diteruskan oleh Kepala Negara selanjutnya yang dipegang oleh Soeharto, hingga Presiden Joko Widodo pada saat ini. Tentu saja, berganti pemerintahan dan gaya kepemimpinan, berbeda pula perlakuan dan kebijakannya pada Papua.

Era Presiden Sukarno yang ngotot merebut Papua lewat jalan peperangan

Menurut pengakuannya yang dicatat Cindy Adams dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (2014, hlm. 346) yang dikutip dari tirto.id, ia tak rela jika Papua (Irian Barat) diduduki oleh Belanda dan menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari tubuh (wilayah) Indonesia.

Tak lama, Bung Karno pun melancarkan Tri Komando Rakyat alias Trikora untuk mencegah pembentukan “negara boneka Papua” oleh Belanda dan harus kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Hal tersebut, menjadi pembuka bagi kampanye militer merebut tanah Irian Barat dari penguasaan Belanda.

Suharto gunakan pendekatan militeristik untuk mengatasi konflik

Setelah kejatuhan Sukarno dan Orde Lamanya, Suharto yang naik ke tampuk kepemimpinan langsung bergerak cepat. Seperti yang ditulis laman tirto.id, ia menjadi Presiden RI pertama yang membuka jalan bagi pemodal asing (Freeport), untuk mengelola tambang emas yang ada lewat kontrak karya pada 7 April 1967.

Tak hanya itu, Kepala Negara yang dijuluki ‘Bapak Pembangunan’ itu, juga menggunakan pendekatan secara militeristik untuk mengatasi konflik antara penduduk lokal dan Freeport. Dari sinilah, awal mula perpecahan terjadi. Di mana Rezim Soeharto lalu melabeli mereka sebagai pengacau yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

BJ Habibie Adalah penggagas jalur Trans Papua sesungguhnya

Saat Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie dilantik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, langkah strategisnya untuk Papua diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur berupa jalan penghubung. Dilansir dari laman finance.detik.com, jalur Trans Papua yang saat ini tengah gencar dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejatinya telah dimulai sejak zaman kepemimpinan BJ Habbie sebagai Kepala Negara ke-3.

Bisa dibilang, ilmuwan pesawat terbang itu merupakan penggagas dari proyek besar yang ditargetkan oleh Jokowi akan selesai pada 2019 nanti. Proyek ini juga sempat menyambangi generasi pemerintahan Indonesia selanjutnya, namun tak berjalan dengan baik.

Kepresiden Gus yang sempat membuat Papua tenang sejenak

Ketika zaman beralih di bawah kendali Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden ke-4, ada begitu banyak perubahan yang terjadi di Papua. Laman nu.or.id menuliskan, figur pemimpin kelahiran 7 September 1940 itu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

Tak hanya itu, ia juga memberikan ruang bagi kelompok yang menentang keberadaan Indonesia di tanahnya untuk melakukan dialog secara aman. Hal ini sesuai dengan agenda Gus Dur kala bertandang ke tanah subur tersebut. Di mana ia ingin bertemu dengan berbagai elemen di Papua dan melihat matahari terbit pertama milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi.

Kepemimpinan Era Megawati yang penuh dengan kekerasan

Karena tak pemerintahan Gus Dur yang singkat, Megawati pun dilantik menjadi Presiden wanita pertama di Indonesia sekaligus yang ke-5. Sayangnya, ada banyak peristiwa kekerasan yang terjadi selama putri kedua dari Presiden Sukarno itu berkuasa. Laman tirto.id menuliskan, Pada Juli 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merilis laporan soal pembunuhan terhadap 9 orang dan 38 korban luka berat dan cacat di Wamena selama penyisiran oleh TNI/Polri pada 4 April 2003.

Tak hanya itu, catatan berdarah lainnya adalah oal pembunuhan terhadap pemimpin Papua Theys Eluay oleh Kopassus pada 11 November 2001, di mana hal tersebut ada dalam Dokumentasi organisasi hak asasi manusia di Jakarta seperti KontraS dan Elsam.

Ketegasan SBY pada Papua yang termasuk ke dalam kedaulatan Indonesia

Sebagai mantan Jenderal militer, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dilansir dari bbc.com, Kepala Negara ke-6 RI itu meminta negara-negara lain menghormati keberadaan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia, dengan menghindari propaganda dan provokasi kelompok tertentu. Sebelumnya, Indonesia sempat mengecam atas pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, pada Mei 2013 silam.

Peristiwa ini pun mendorong SBY untuk melakukan tiga langkah strategis di pemerintahannya. Seperti yang dikutip dari news.detik.com, Tiga agenda itu adalah rekonstruksi UU 21/2001 menuju RUU ‘Otonomi Khusus Plus’, agenda penyelesaian konflik menuju Papua Tanah Damai, dan rencana melanjutkan pembangunan Tanah Papua yang komprehensif dan ekstensif.

Jokowi meneruskan pembangunan infrastruktur yang diperlukan

Beralih ke era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, figur pemimpin asal Solo, Jawa Tengah itu menjanjikan mempercepat pembangunan Papua dan Indonesia Timur. Laman tirto.id menuliskan, program Nawacita yang digagasnya memasukkan Papua menjadi satu-satunya provinsi yang diulas di laporan tersebut.

Sebagai realisasinya, ia pun melanjutkan proyek infrastruktur Trans Papua yang sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie. Rencananya, proyek besar tersebut akan menghasilkan jalan sepanjang 4.330 km dan ditargetkan selesai pada 2019. Keberadaan Trans Papua, menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan janji-janji Jokowi dan kepeduliannya terhadap Indonesia Timur.

BACA JUGA: Pepera dan Kenapa Akhirnya Orang Papua Mau Menjadi Bagian dari Indonesia

Setiap Kepala Negara yang pernah memimpin Indonesia, tentu memiliki gaya dan kebijakan masing-masing untuk mengatasi permasalahan yang ada di Papua. Sayangnya, hal yang telah dilakukan dari generasi ke generasi itu ternyata masih belum memberikan jalan keluar yang efektif. Hal ini terlihat dari semakin gencarnya aktivis Papua Merdeka berserta kroni-kroninya yang menuntut kemerdekaan dari RI.