Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke salah satu wilayah Kalimantan telah mendekati keputusan final. Sesuai rencana, kepala negara asal Solo, Jawa Tengah itu berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 mendatang. Menurut Presiden Dilansir dari Regional.kompas.com, kajian mengenai pemindahan ibu kota sendiri masih belum selesai hingga saat ini.
Beragam hal seperti banjir, kemacetan yang semakin parah dari hari ke hari, hingga buruknya kualitas udara karena telah bercampur polusi, menjadi salah satu sebab ibu kota harus segera pindah. Meski realisasinya tak mudah, toh tak lama lagi Jakarta yang bakal segera menanggalkan statusnya sebagai ibu kota. Tentu saja, hal ini memantik pertanyaan bagi banyak pihak, seperti apa nasibnya setelah tak lagi menjadi kota utama bagi Indonesia?
Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, Kota Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi meski ibu kota resmi pindah ke Borneo. “Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal masih tetap di Jakarta,” ujarnya yang dikutip dari Bisnis.tempo.co. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Australia dan Brazil.
Tak hanya tetap menjadi pusat perekonomian dan bisnis, para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bakal banyak yang dipindahkan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pekerjaan. “PNS kan diberitahu enggak diberitahu (untuk pindah ke Kalimantan) itu adalah bagian dari tugas mereka,” katanya usai acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara yang dikutip dari CNBCindonesia.com.
Pembangunan fasilitas DKI Jakarta bakal dilanjutkan
Dengan berpindahnya ibu kota ke sebuah wilayah di Kalimantan, pemerintah tetap mendukung DKI Jakarta untuk membangun beragam fasilitas. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro yang dikutip dari Ekonomi.bisnis.com mengatakan, Gubernur DKI Jakarta telah merencanakan anggaran sebesar Rp570 triliun untuk meningkatkan fasilitas transportasi dengan melibatkan swasta dan BUMN dalam membangun Jakarta.
Hal ini berkaitan erat dengan manfaat positif yang bakal diterima oleh DKI Jakarta, di mana hasil studi yang dikumpulkan Bappenas menunjukkan bahwa setiap 1 persen urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 3 persen. Tak hanya itu, perpindahan ini juga bakal mereduksi jumlah penduduk yang bakal memindahkan aktivitasnya dari Jakarta ke Kalimantan sebagai ibu kota baru.
Kondisi DKI Jakarta bakal ditata ulang
Dengan adanya perpindahan penduduk ke wilayah ibu kota baru di Kalimantan, pemerintah DKI Jakarta memiliki kesempatan untuk menata ulang wilayahnya. Hal ini diharapkan bisa menjadi faktor untuk menekan permasalahan yang selama ini mengepung Jakarta. “Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman” ujar Pengamat tata kota, Yayat Supriatna yang dikutip dari Megapolitan.kompas.com.
Selain adanya kemungkinan wilayah kota untuk ditata ulang, Pemprov DKI Jakarta diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih, beban kota dan kepadatan yang sudah jelas akan berkurang bisa menjadi momen untuk mencanangkan program penataan kota, seperti revitalisasi pemukiman dan menerapkan sistem kota hijau yang bersih dari polusi atau green city misalnya.
BACA JUGA: 3 Ancaman Bencana di Jakarta yang Menjadi ‘Isyarat’ Bagi Ibu Kota Untuk Pindah Lokasi
Meski nanti ibu kota Indonesia menemukan wilayah barunya, peran DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian dan bisnis akan terus berjalan. Tentu saja, masyarakat yang berada di wilayah tersebut, berharap ada perubahan dan perbaikan yang besar setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota bagi Indonesia. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?