7 Negara di Dunia Ini Dipimpin Oleh Raja dan Ratu dengan Kekuasaan Mutlak!

Dunia modern, sudah mengalami perubahan yang cukup besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Banyak negara sudah mengadaptasi pemerintahan demokratis dan republik sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Selama bertahun-tahun, banyak kelompok besar maupun kecil berusaha menggulingkan dinasti dan kerajaan dan mengakhiri kememimpinan tunggal yang mutlak.

Meski terus berusaha digulingkan, hingga saat ini ternyata masih ada beberapa negara dengan sistem pemerintahan monarki atau kerajaan yang bisa terus berdiri tanpa gangguan. Bahkan, beberapa negara tersebut termasuk diantara negara yang paling kaya di dunia dalam bidang ekonomi dan budaya.

1. Qatar

Di bawah kepemimpinan Emir Hamad bin Khalifa al Thani dari dinasti Thani merevolusi negaranya dari masyarakat tradisional menjadi negara modern seperti sekarang ini. Ia mengumumkan pemilihan umum legislatif yang pertama di negara tersebut pada tahun 2013. Ia juga sosok dibalik adanya kebebasan pers serta perubahan sosial, pendidikan, dan budaya dalam masyarakat Qatar.

Meskipun sang Emir memiliki kekuasaan mutlak, ia terikat dengan hukum Syariah Islam dan harus mempertimbangkan pendapat para bangsawan lain dan para pemuka agama yang menjalankan pemerintahan. Saat ini, Qatar menghasilkan kekayaan cukup besar dari sumber daya minyak dan gas alam yang membuatnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

2. Uni Emirat Arab

Secara administratif, Uni Emirat Arab terbagi menjadi 7 emirat dengan masing-masing memiliki pemimpin daerah sendiri. Kemudian 7 emirat ini tergabung di bawah kepemimpinan dalam bentuk federal, presidensial, dan monarki yang mutlak. Menurut hasil persetujuan, presiden dan kepala negara Arab diberikan kepada pemimpin Abu Dhabi yang saat ini dijabat oleh Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Sementara itu, pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum menjabat sebagai perdana menteri dan kepala pemerintahan. Negara ini bergantung pada sumber daya minyak dan gas alam yang melimpah di negaranya. Uni Emirat Arab bahkan juga dianggap sebagai salah satu negara paling berkembang di kawasan Asia dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi.

3. Andorra

Andorra adalah sebuah pulau kecil di antara Perancis dan Spanyol. Tahun 1607, Raja Henry VII dari Perancis mengeluarkan dekrit bahwa negara ini akan berdiri dengan kerjasama kepemimpinan antara kepala negara Perancis dan Uskup La Seu d’Urgell. Dua-duanya menjadi pangeran sekaligus pemimpin Andorra secara bersama-sama. Sistem monarki yang unik ini akhirnya terus berjalan hingga saat ini dengan Presiden Perancis Francois Hollande dan Uskup Urgell Joan Enric Vives Sicilia yang memimpin negara ini secara berdampingan.

Sebelumnya, Andorra sempat dicaplok oleh Kerajaan Perancis pertama bersama dengan Catalonia pada tahun 1812-1812. Tapi ketika kerajaan tersebut berakhir, Andorra sekali lagi berdiri sendiri. Pemasukan negara ini bergantung pada sektor wisata. Selain itu karena pajaknya yang cenderung ringan, banyak pebisnis tertarik membangun usaha di sini. Dengan ukurannya yang kecil, Andorra lebih mudah dipimpin dan pemerintah banyak melakukan investasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

4. Brunei Darussalam

Brunei Darussalam terletak di wilayah pantai utara pulau Kalimantan. Di titik terendahnya, kekuasaan kerajaan Brunei diserahkan ke Inggris untuk waktu yang sangat lama. Tahun 1984, barulah Brunei meraih kemerdekaannya dari Kerajaan Inggris dan sekarang telah dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang menjadi kepala kerajaan sekaligus pemerintah dengan kekuasaan mutlak.

Sistem politik negara tersebut didasarkan pada konsep Melayu Islam Beraja yang meliputi budaya Melayu, agama Islam, dan politik. Negara ini memiliki parlemen, tapi keluarga kerajaan memiliki status terhormat dalam negara. 90% pendapatan negara berasal dari minyak mentah dan gas alam, sementara 10% lainnya dari investasi dengan negara asing. Hebatnya lagi, pemerintah juga menyediakan semua pelayanan jasa kesehatan, beras, serta rumah penduduk.

5. Oman

Sultan kerajaan Oman yang memerintah secara turun temurun berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia juga bertindak sebagai komandan tertinggi pasukan militer, perdana menteri, kementrian pertahanan, urusan luar negeri, dan keuangan. Di negara ini, protes terhadap pemerintah bisa dibawa ke pengadilan administratif.

Oman termasuk negara yang sangat stabil dan tenang serta jauh dari konflik. Meski begitu, dengan adanya peperangan di teluk Persia dan perang Iran-Iraq selama beberapa tahun terakhir, Oman mulai berjaga-jaga dengan mengalokasikan dana yang cukup besar di bidang pertahanan.

6. Swaziland

Kepala negara Swaziland disebut Ngwenyama (Singa) yang saat ini dipegang oleh Mswati III yang naik tahta pada tahun 1986. Menurut konstitusi Swaziland, Ngwenyama adalah simbol persatuan dan keabadian dari negara Swazi. Dalam memimpin negaranya, ia dibantu oleh para menteri dan legislati nasional.

Menurut tradisi, kekuasaan dibagi berdua antara raja dan ibunya. Jika ibu sang raja sudah meninggal dunia, maka peran tersebut bisa digantikan oleh istrinya. Raja juga memiliki kekuasaan untuk memilih perdana menteri dan beberapa anggota parlemen serta legislatif.

7. Vatican City

Vatikan berbatasan langsung dengan Italia karena letaknya yang memang berada di dalam wilayah negara tersebut. Luas wilayahnya bahkan hanya 44 hektar. Vatikan dipimpin oleh Paus Gereja Katolik dan merupakan satu bentuk monarki yang mutlak. Negara kecil ini memiliki bendera dan lagu kebangsaannya sendiri. Bahkan juga ada memiliki koin Euro, perangko, pasport, hingga plat mobil sendiri. Media national dan internasionalnya juga dijalankan sendiri oleh negara ini.

Uniknya lagi, negara ini tidak memiliki sistem pajak untuk masyarakatnya. Pendapatan tahunnya didapatkan dari biaya masuk museum, penjualan perangko dan souvenir, serta kontribusi. Pemerintah sekuler Italia yang dibentuk tahun 1870 telah merebut semua negara wilayah kepausan kecuali daerah kecil Vatikan. Karena itulah kemudian muncul semacam perang dingin antara gereja dan pemerintah Italia. Namun pertikaian tersebut berakhir pada tahun 1929 ketika presiden Italia Benito Mussolini menandatangan perjanjian yang mengakui keberadaan Vatikan sebagai negara merdeka.

Di era modern seperti sekarang ini, melihat negara yang menganut sistem kerajaan yang mutlak memang seperti hal yang tidak biasa. Pasalnya kebanyakan negara lebih menyukai sistem demokrasi yang melibat suara rakyat. Tapi nyatanya, beberapa negara kerajaan ini tetap bertahan dengan sistem monarki dan bahkan mampu membuat dunia mengakui negara mereka.