Lomba New Normal hingga Zonk di Konser Amal, 5 Kebijakan Covid-19 Ala Pemerintah Ini jadi Sorotan

Wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia benar-benar menguji kinerja dan strategi pemerintah lewat berbagai kebijakan yang digulirkan. Namun demikian tak jarang aturan-aturan yang dibuat terasa tidak pas dan kerap menuai sorotan dari masyarakat. Beberapa dari kebijakan tersebut bahkan sempat mengecewakan tenaga medis yang bertugas.

Di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti akibat Covid-19, pemerintah bahkan sempat menaikkan iuran BPJS lewat Perpres 64 Tahun 2020. Per 1 Juli 2020, yang langsung banjir kritikan dari masyarakat, belum lagi soal tarif PLN. Tak hanya itu, beberapa kebijakan yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 belakangan ini juga menuai sorotan.

Hujan kritik konser amal Corona ala BPIP

Tujuan dari penyelenggaraan acara ini sejatinya sangat mulia, yakni menggalang dana yang nantinya disumbangkan setelah terkumpul. Sayangnya, Konser amal penggalangan dana yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), MPR, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) banjir kritikan. Salah satunya adalah penyelenggara dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan berupa physical distancing. Belum lagi desas desus pemenang motor presiden yang disebut salah paham mengenai konsep lelang dan tidak bisa membayar sejumlah Rp2,5 M.

Membebaskan narapidana lewat program asimilasi

Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membebaskan napi asimilasi menuai kritikan dari masyarakat. Lebih dari 35.000 napi mendapat kebebasan bersyarat, namun tak lama kemudian banyak pemberitaan bahwa para narapidana ini kembali melakukan tindak kejahatan. Sejak semula, kebijakan ini memang dianggap tidak efektif karena malah akan menimbulkan keresahan dan permasalahan keamanan di masyarakat.

Beberapa kebijakan yang membuat tenaga medis kecewa

Tagar #Indonesiaterserah sempat menjadi trending topic yang dipicu oleh kekecewaan tenaga medis terhadap kebijakan pemerintah, yakni pengecualian pergerakan masyarakat keluar kota dan mengijinkan warga berusia di bawah 45 tahun kembali bekerja di 11 sektor yang telah ditentukan. Menurut banyak pihak utamanya nakes (tenaga kesehatan), hal tersebut malah tidak menurunkan kurva kasus positif Covid-19, sementara vaksin belum ditemukan. Seperti sudah diketahui, sejak ditemukannya pasien Covid-19 pertama, tim medis kita bekerja keras dalam periode panjang sehingga sulit bertemu keluarga, bahkan banyak yang gugur dalam penanganan karena tertular virus Corona.

Memberlakukan new normal hingga lomba berhadiah

Pandemi yang belum sepenuhnya selesai, juga menjadi sorotan lantaran pemerintah terlanjur menerapkan new normal di beberapa daerah Indonesia. Kritikan pun sempat muncul lantaran dikhawatirkan bisa meningkatkan jumlah penularan pada masyarakat. Belum reda soal hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri diketahui menggelontorkan dana sebesar 168 miliar rupiah sebagai hadiah untuk pemenang lomba video simulasi protokol tatanan normal baru, salah satunya diberikan ke Jawa Timur yang bahkan masih terhitung zona merah.

Program kartu pra kerja yang dianggap tak tepat sasaran

Keberadaan program kartu prakerja juga tak lepas dari sorotan setelah bakal digulirkan di tengah pandemi Covid-19. Banyak yang merasa hal tersebut tidak tepat sasaran lantaran masyarakat dianggap lebih membutuhkan bantuan secara tunai. Tak hanya program tersebut, pemilihan mitra pelatihan juga menuai kontroversi. Materi pelatihan juga mendapat sorotan karena beberapa ada yang receh dan bisa didapatkan secara gratis di internet.

BACA JUGA: Anies Sampai Menkes Terawan, 5 Tokoh Ini Paling jadi Sorotan Saat Corona Mewabah di Indonesia

Menurut pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin Noorsy, yang dikutip dari Kompas (6/5/2020), Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan tumpang tindih dan inkonsistensi. Salah satunya adalah mengizinkan angkutan umum beroperasi dengan kriteria tertentu, meski sebelumnya ada pelarangan akibat pandemi Covid-19.

Vaksin memang belum ditemukan, namun kita semua tentu mengharapkan pemerintah lebih kompak dan konsisten dalam mengambil sikap di tengah pandemi ini. Ketetapan dan kebijakan pemerintah adalah salah satu penunjang menguatnya imunitas warga masyarakat, membaiknya semangat dedikasi tim medis, hingga terjadinya perbaikan di sektor ekonomi. Tapi, tentunya dengan tidak mengabaikan sense of crisis di tengah situasi yang belum normal ini.