4 Fakta Tentang Susahnya Bikin Partai yang Nggak Banyak Diketahui Orang Indonesia

Setiap menjelang musim pemilu tiba, partai-partai baru bermunculan. Bahkan dengan nama yang aneh-aneh. Semua berharap, bisa lolos pemilu dan merasakan manisnya duduk di Senayan. Maka sejarah pemilu kita pun mencatatkan, banyak partai yang berdiri. Reformasi, menjadi era di mana gairah bikin partai begitu besar. Ratusan partai pun didirikan. Tercatat, ada 141 partai yang didaftarkan ke Departemen Kehakiman ketika itu. Namun yang lolos verifikasi dan kemudian ikut pemilu hanya puluhan saja.

Fenomena yang nampaknya bakal marak di tahun 2019 ini, sebenarnya bikin banyak orang penasaran. Sebegitu mudah kah bikin partai sehingga banyak orang yang kemudian berbondong-bondong mendaftarkan kelompok massanya? Ternyata tidak lho. Bikin partai itu susah bukan kepalang. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan terutama modal yang luar biasa gede. Berikut beberapa alasan kenapa seseorang sebaiknya tak bikin partai apalagi kalau modalnya tipis.

1. Duit jadi urat nadi utama partai

Saat jadi pembicara dalam acara, ” Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik,” di Lombok, NTB, Jumat 31 Maret 2017, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, urat nadi utama partai itu, adalah dana. Duit. Jadi, kalau duit cekak, otomatis partai akan bermasalah. Jadi, sekarang jangan nekad, bikin partai tapi modal cekak. Boleh jadi, hanya mampu mendirikan, tapi tak mampu menggerakkan. Partai bakal cepat layu sebelum berkembang, bahkan cepat masuk kuburan.

Mendirikan partai memang bisa dibilang mudah. Cukup menghimpun 30 orang, urus administrasi agar jadi badan hukum, satu partai bisa dilahirkan. Tapi, lolos ke pemilu itu yang susah. Harus ikut verifikasi di KPU dengan syarat seabrek, mulai kantor partai sampai kecamatan, sampai membentuk struktur pengurus partai. Ya, bikin partai itu ibarat orang pacaran, nikah, lalu berumah tangga. Awalnya saat masa pacaran yang dibayangkan indah-indah. Lalu nikah, dan mulai membangun rumah tangga. Tapi, ketika duit tak ada istri mulai ngomel-ngomel. Ujungnya bisa menuntut cerai. Dan, rumah tangga pun bubar.

2. Bantuan pemerintah hanya Rp 108 per suara

Partai itu, adalah pilar demokrasi. Namun, pilar itu sehat dan akan kuat bila mampu mengurus dirinya sendiri. Dan bahan bakar untuk itu lagi-lagi adalah dana. Negara memang memberi bantuan bagi partai yang lolos ke DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Bantuan dihitung per suara. Tapi menurut Bahtiar, bantuan yang diberikan negara teramat kecil. Hanya Rp 108 per suara.

Praktis dengan uang bantuan sebesar itu, tak akan menolong keuangan partai. Ibaratnya besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada penghasilan. Mau mengandalkan iuran anggota? Ya, itu bisa saja dilakukan, namun tetap tak mencukupi. Yang dikhawatirkan kata Bahtiar, pada akhirnya partai menempuh cara salah, misalnya kader-kader partai di parlemen nasional maupun lokal bancakan proyek. Ujungnya berurusan dengan dengan KPK dan masuk bui. Itu yang banyak terjadi. Jadi tak gampang kelola partai.

Bahkan banyak juga yang terpaksa ngutang atau bahkan terpaksa berotak miring gara-gara tak lolos jadi anggota dewan. Rumah hilang, istri minta cerai, utang bergunung -gunung.

3. Mengelola partai tak seindah teori

Dalam teori atau pun literatur politik, partai disebut dengan gagah, sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Namun menurut Bahtiar, mengelola partai itu tak seindah apa yang disebutkan dalam teori. Toh, mengurus partai di tingkat kecamatan saja, begitu susah.

Apalagi ngurus partai di tingkat yang lebih besar lagi. Sementara mengharapkan bantuan pemerintah, jumlahnya jauh panggang dari api. Tidak heran memang, jika kemudian banyak yang menempuh jalan salah, jalan yang menuju ke penjara.

4. Ini Indonesia, Bukan Jerman, Amerika, Perancis atau Denmark

Di negara yang demokrasinya sudah maju, partai memang dijamin. Diperhatikan. Negara memberikan bantuan yang cukup. Tiap tahunnya negara mengulurkan tangan menutupi kebutuhan dana partai. Menurut Bahtiar, di negara seperti Amerika, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark dan negara maju lainnya, kebutuhan dana partai tiap tahunnya, sekitar 75 persennya ditanggung negara. Di Indonesia, bantuan yang diberikan mungkin hanya 0,05 persen.

Pemerintah sendiri berencana akan merevisi Peraturan Pemerintahan tentang besaran bantuan partai. Beberapa pihak sudah dimintai masukan. KPK misalnya mengusulkan bantuan untuk partai itu sebesar 10 ribu per suara. Tapi sekali lagi, itu harus disesuaikan dengan keuangan negara. Jadi kalau modal cekak, silahkan gali kuburan sendiri dan jangan berharap bisa mencapai apa pun.

Modal memang jadi utama dalam hal apa pun, apalagi termasuk partai. Makanya, kalau tidak mampu secara finansial adalah pilihan bunuh diri dengan membangun sebuah partai. Tak heran pula kalau kemudian kita mendapati kasus-kasus korupsi dan semacamnya. Salah satu alasan kenapa begitu, jelas bagi keutuhan partai.