Jakarta adalah kota metropolitan yang super sibuk karena predikatnya sebagai Ibukota Indonesia. kemacetan, padat penduduk membuat sempat tersebar isu pemindahan ibukota negara. Pemberitaan terakhir, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat setelah Jakarta.
Isu pemindahan ini sebenarnya bukan hal yang sifatnya baru mengingat Indonesia sendiri sudah mengalami pemindahan ibukota selama beberapa kali. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, tentara Belanda yang menggandeng Sekutu (NICA) masih mencoba berusaha merebut Indonesia kembali. Karena faktor tersebutlah, Presiden Soekarno memilih beberapa daerah selain Jakarta yang dianggap aman, kondusif, serta mampu menunjang kebutuhan Pemerintah RI pada saat itu.
Kota pertama yang menjadi pilihan adalah Yogyakarta. Pada 29 September 1945, Jakarta kembali jatuh ke tangan Belanda. Ketika itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII selaku penguasa Yogyakarta menawarkan agar ibukota pindah ke Yogyakarta, usulan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno. 4 Januari 1946, Bung Karno pergi secara diam-diam ke Yogyakarta dengan kereta api, hari itu Kota Gudeg dinyatakan resmi menjadi ibukota baru.
Ketika terjadi agresi militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948, Ibukota dipindahkan lagi ke Bukittinggi, Sumatra Barat. Bukittinggi ditunjuk sebagai ibukota dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan presiden Sjafrudin Prawiranegara. Daerah ini dianggap aman ketika itu karena lagi-lagi dilindungi oleh Gunung Merapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat.
18 Juni 1948, Presiden Soekarno naik pesawat dan menjalankan pemerintahan di meuligoe (kediaman Bupati Kabupaten Bireuen) karena kondisi Yogyakarta yang tidak kondusif saat itu. Pemerintahan darurat ini dipilih karena Aceh dilindungi pegunungan, sehingga cukup aman untuk melindungi pusat pemerintahan dari serangan musuh.