Miris melihat kinerja anggota dewan yang ada di Indonesia. Digaji dengan bayaran setinggi langit, namun kinerja eceg-eceg alias tidak ada bukti nyata. Akibatnya uang negara terkuras sangat banyak hanya untuk menggaji dan memberikan tunjangan pada mereka. Kalau dihitung-hitung sih sudah ratusan miliar rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk menggaji para pejabat tinggi itu.
Itu baru gaji, belum lagi fasilitas mewah yang diberikan negara kepada mereka. Bukan main, satu orang anggota DPR ternyata bisa sampai mendapatkan fasilitas ratusan hingga miliaran rupiah. Namun sayang semua kemewahan itu dinilai sangat mubazir mengingat kinerja mereka. Lalu seperti apa fasilitas mewah itu? Simak ulasan berikut.
Biaya plesiran yang sangat menguras uang negara
Enaknya jadi para pejabat tinggi ini, salah satunya adalah memiliki sebuah program untuk melakukan kunjungan atau studi banding ke luar negeri. Belum lagi ternyata, hal itu selalu dilakukan pada setiap tahunnya. Asal tahu saja, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk satu kali kunjungan keluar negeri bukan lah main-main. Pada kunjungan 30 anggota DPR ke Meksiko dan Jerman pada beberapa bulan yang lalu, tidak tanggung-tanggung menghabiskan dana negara hingga Rp 8 miliar.
Atau saat kunjungan ketua dan wakil ketua DPR ke Amerika dulu ternyata menghabiskan dana hingga Rp 4,2 miliar. Angka tersebut pastinya bakal lebih bermanfaat kalau dialokasikan untuk pendidikan atau menutup kesenjangan. Mirisnya meski sudah berkali-kali melakukan kunjungan luar negeri, namun hasilnya tetap nihil dan kinerja para anggota dewan masih begitu-begitu saja.
Laptop seharga 21 juta per unit
Tentu kita ingat dengan rencana pengadaan 550 laptop beberapa tahun yang lalu. Lebih gilanya, para anggota dewan itu meminta laptop dengan merek tertentu. Padahal laptop pada merek tersebut dibandrol dengan harga Rp 21 juta per unitnya.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dulu pernah diajukan itu, kurang lebih ada 1,6 Miliar dana yang harus dikucurkan oleh pemerintah hanya untuk membelikan laptop baru para pejabat. Untungnya RKA tersebut tidak diterima dan akhirnya dibatalkan. Tidak bisa dibayangkan kalau rencana tersebut disetujui, bakal rugi besar negara hanya buat beli laptop baru para anggota dewan.
Fasilitas kredit mobil 70 juta per orang?
Masih menjadi sebuah pertanyaan mengapa fasilitas kredit mobil ini bisa ada dalam gaji dan tunjangan pokok para anggota DPR. Padahal sudah ada banyak mobil dinas yang telah disediakan. Belum lagi, apakah perlu seorang pejabat negara mesti memiliki mobil pribadi?
Meskipun sangat tidak masuk akal, namun hal tersebut sudah masuk dalam tunjangan wajib DPR periode 2014-2019. Seharusnya biaya kredit sebesar itu bisa dialokasikan pada para pengusaha kecil yang kekurangan dana dan modal untuk usaha.
Mobil dinas yang harganya bikin rakyat nelangsa
Uniknya para anggota DPR ini selain diberikan kredit kendaraan pribadi, juga diberi sebuah mobil dinas. Lebih hebohnya karena mobil dinas yang diberikan masuk pada kelas eksotik. Mulai dari Fortuner, Camry hingga ada yang memakai Hammer. Sudah dapat dipastikan harganya mencapai ratusan juta rupiah.
Namun demikian, anggota DPR ini selalu minta pengadaan mobil dinas baru agar lebih memudahkan mereka. Contohnya pada beberapa bulan lalu, para anggota DPR ini meminta anggaran hingga Rp 7 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Miris memang melihat kelakuan mereka.
Rumah dinas yang tidak kalah mahalnya
Masih ada lagi fasilitas para anggota dewan ini yang bikin ngelus dada. Asal tahu saja, setiap bulannya para anggota DPR ini diberikan tunjangan sekitar 3 jutaan untuk perawatan rumah dinas. Dengan demikian sudah bisa dipastikan kalau rumah yang ditempati sangat mahal dan serba mewah. Belum lagi beberapa bulan yang lalu para anggota dewan ini meminta pengadaan 550 kasur untuk rumah dinas mereka.
Mirisnya untuk satu unit tempat tidur tersebut seharga satu juta rupiah. Belum lagi perawatan rumah dinas tersebut per tahunnya menghabiskan dana hingga 14 miliar. Nominal yang sangat fantastis hanya untuk tempat tinggal yang dihuni sementara.
Mubazir sekali bukan fasilitas para anggota dewan ini. Bakal lebih bermanfaat kalau digunakan untuk kepentingan lain. Apalagi mengingat kesenjangan yang ada di Indonesia ini yang sangat jauh, serta tidak meratanya pembangunan di Indonesia. Seharusnya para anggota dewan itu segan melihat keadaan rakyat yang sering terpuruk.