Wilayah kepulauan Indonesia yang banyak didominasi oleh perairan, membuat negara ini wajib memperkuat aspek kelautannya agar bisa menegakkan kedaulatan wilayah NKRI. Khususnya di samudera luas yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Australia. Untuk itu, Indonesia memiliki organisasi yang bernama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI).
Dilansir dari bakamla.go.id, organisasi yang berdiri pada 1972 ini, memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Guna menunjang hal tersebut, para anggotanya bahkan dilengkapi dengan sejumlah alutsista dan dididik secara militer. Tak heran jika sosok Bakamla juga tak kalah hebatnya dengan TNI AL.
Menggunakan kapal patroli yang dilengkapi kemampuan tempur
Sebagai pasukan yang bertugas menjaga kedaulatan laut, Bakamla juga tak ketinggalan dilengkapi dengan beragam alutsista berstandar militer. Salah satunya adalah penggunaan kapal patroli dengan spesifikasi tempur. Dilansir dari laman nasional.sindonews.com, organisasi yang berdiri pada 1972 itu melengkapi kapalnya dengan landasan peluncur peluru kendali dan senjata kaliber 12,7 mm.
Sebanyak enam kapal yang beroperasi, dipasang alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti yang disebutkan di atas. Hal ini juga sesuai dengan aturan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, di mana Bakamla juga masuk ke dalam komponen cadangan yang bisa disiapkan jika sewaktu-waktu terjadi perang.
Dapat disinergikan dengan pihak-pihak terkait yang juga beroperasi di laut
Sebagai organisasi di luar militer (TNI AL) yang beroperasi di lautan, Bakamla dinilai memiliki peranan yang strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia di masa depan. Menurut pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati yang dikutip dari laman news.okezone.com mengatakan, Bakamla dapat dikategorikan sebagai Komponen Cadangan Pertahanan Negara, sesuai UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Ke depannya, Bakamla juga bisa berkembang menjadi aparat penegak hukum di laut sekaligus komponen pertahanan negara. Jika di masa damai dapat dimanfaatkan hingga ke tahap seperti penangkapan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan, Bakamla juga dapat diintegrasikan dengan satuan tempur TNI AL jika terjadi peperangan. Tak salah jika organisasi tersebut menurut Susaningtyas, dapat mengoperasikan kapal-kapal bertonase besar yang serupa dengan Angkatan Laut (AL), menggunakan pesawat udara, termasuk helikopter dan persenjataan hingga kaliber di atas 76 milimeter.
Dilengkapi persenjataan dan pelatihan standar militer
Bakamla yang menjadi Komponen Cadangan Negara dan beroperasi di wilayah laut NKRI, juga dituntut untuk selalu bisa diandalkan dalam tugasnya menjaga perairan dalam negeri. Maka dari itu, kemampuan standar seperti menembak wajib dimiliki oleh anggotanya. Dilansir dari news.detik.com, personel Badan Keamanan Laut (Bakamla) rutin menggelar latihan menembak.
Menurut komandan KN 4801 Letnan Kolonel Maritim Faruq Dedy Subiantoro, awak KN 4801 pun dilengkapi 2 jenis senjata, seperti yang berkaliber besar yaitu jenis mitraliur 12,7 mm. Sedangkan untuk senapan ringan yang bersifat personal AK-47 kaliber 7,62 mm menjadi pilihan. Tak hanya itu, seperti yang dikutip dari laman bakamla.go.id, para personelnya juga dilatih dan dibekali kemampuan secara militer, seperti Ilmu Medan Peta dan Kompas (IMPK), Sea and Jungle Survival, Jurik Malam dan Latihan Lintas Medan (Limed).
BACA JUGA: Membandingkan Kekuatan AL Negara di ASEAN Jika Terjadi Konflik, Bagaimana dengan NKRI?
Indonesia yang bakal menuju pada Poros Maritim Dunia, setidaknya memerlukan tambahan kekuatan di sektor laut. Seperti Bakamla, posisi organisasi tersebut sangat vital dalam tugasnya menjaga perairan Indonesia di luar Polisi Air (Polair) dan TNI AL. Tak heran jika para anggota satuan Bakamla memperoleh alutsista dan pendidikan yang memiliki standar militer. Jelas, tugasnya menjaga kedaulatan dan yuridiksi Indonesia di samudera, merupakan tantangan yang berat.