Aung San Suu Kyi, Ikon Perdamaian yang Gelarnya Dicabut Karena Kasus Kekerasan Rohingya

Ramai pemberitaan warga muslim Rohingya yang menjadi sasaran kekerasan militer Myanmar, banyak memantik beragam reaksi pada masyarakat internasional. Peristiwa yang dipandang sebagai bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan tersebut, ikut menyeret nama Aung San Suu Kyi. Tokoh pegiat HAM Myanmar yang merupakan putri dari Jenderal legendaris Aung San.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Aung San Suu Kyi yang pernah dianugerahi gelar Duta Hati Nurani oleh organisasi Amnesti Internasional, akhirnya mencabut penghargaan itu. Ai dinilai lalai dan membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya. Lantas, seperti apa sepak terjang Aung San Suu Kyi di negaranya sendiri

Putri seorang Jenderal legendaris Myanmar

Nama besar Jenderal Aung Sang turut mewarnai perjalanan karir Aung San Suu Kyi. Dilansir dari rappler.com, wanita kelahiran Rangoon pada 19 Juni 1945 itu merupakan putri bungsu sang pahlawan. Jenderal Aung sendiri merupakan salah satu tokoh yang yang terlibat dalam proses negosiasi kemerdekaan Myanmar dari Kerajaan Inggris pada tahun 1947 lalu. Sayang, karir politiknya harus terhenti lantaran dibunuh oleh lawannya yang juga dari kalangan militer di tahun yang sama. Beruntung, sang istri mendapatkan keistimewaan politis meski dipimpin oleh rezim yang berseberangan dengan suaminya.

Lulusan luar negeri yang dikenal sebagai wanita cerdas

Ibu Suu Kyi yang pernah ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar untuk India dan Nepal, membuat dirinya ikut bermukim di sana. Sumber dari rappler.com menyebutkan, Suu Kyi melanjutkan pendidikannya di Oxford Inggris pada 1967 usai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Delhi di New Delhi dengan gelar di bidang politik di tahun 1964. Tahun 1968, Suu Kyi berhasil meraih gelar master dan menikah dengan seorang Pria Inggris, Michael Aris pada 1972.

Berkecimpung di dunia politik dan sempat menjadi tahanan rumah

Sepulangnya ke Myanmar, Suu Kyi mulai aktif di gerakan politik. Sayang, keberadaanya ternyata dianggap membahayakan pemerintahan junta militer yang berkuasa pada saat itu. Dilansir dari rappler.com, Suu Kyi sempat dilarang untuk berpolitik pada 23 September 2000 dan dijadikan tahanan rumah hingga 6 Mei 2002. Karena ketakutan junta militer yang begitu luar biasa pada dirinya, memutuskan untuk memperpanjang penahanan hingga tahun 2008 dan akhirnya resmi dibebaskan pada 13 November 2010.

Menjabat sebagai penasihat negara dan dianugerahi nobel perdamaian

Selama perjuanganya di balik rumah tahanan, aksi Suu Kyi berbuah manis di mata internasional. Sosok wanita yang ditahan oleh rezim militer Myanmar tersebut, akhirnya dianugerahi Nobel Perdamaian pada 1991. Sumber dari rappler.com menuliskan, Suu Kyi disebut sebagai simbol kebebasan dan juara pelindung Hak Asasi Manusia (HAM). Sayang, langkahnya sebagai pejuang HAM kembali terjegal karena adanya aksi kekerasan yang menimpa kaum Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar. Suu Kyi juga diangkat sebagai state counsellor atau penasihat negara bagi Myanmar.

Tersandung kasus pembantaian Rohingya dan gelarnya sebagai duta perdamaian dicabut

Kasus kekerasan terhadap etnis muslim Rohingya yang terus meluas, membuat gelar Suu Kyi sebagai duta perdamaian terancam. Sumber dari cnnindonesia.com menyebutkan, Amnesti Internasional mencabut gelar Duta Hati Nurani terhadap politikus wanita tersebut. Sebelumnya, US Holocaust Memorial Museum mengumumkan telah mencabut Wiesel Award yang mereka berikan kepada Suu Kyi tahun 2012 lalu. Dirinya juga sudah kehilangan penghargaan Freedom of the City of Oxford, yang diberikan kepadanya di tahun 1997 lalu atas “oposisi terhadap opresi dan kepemimpinan militer di Burma.”

Baca Juga : Dulu Sempat Terjadi Konflik, Beginilah 10 Potret Myanmar yang Kini Mencoba Bangkit

Gelar duta perdamaian yang disandang oleh Aung San Suu Kyi, ibarat dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi penghargaan tersebut sangat membanggakan, namun juga menjadi beban tersendiri yang harus dipertanggung jawabkan. Buktinya, ia dicopot dari gelar tersebut karena dianggap lalai pada kasus kekerasan yang dialami etnis Rohingya. Penghargaan bergengsi memang menyilaukan. Namun, dibutuhkan sikap tegas dan integritas untuk menjaganya. Gimana menurutmu Sahabat Boombastis?