Besarnya Dana Saksi Pemilu untuk Parpol Bisa Buat Bangun 85.216 Sekolah, Mahal Banget!

Kemunculan usulan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai saksi partai politik mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, besaran dana yang mencapai nilai triliunan rupiah itu dinilai akan memberatkan APBN. Usulan yang dibuat DPR tersebut sebenarnya bukan hal baru, sebab di tahun 2014 para wakil rakyat juga mengajukan hal serupa. Sayangnya, usulan tersebut gagal direalisasikan. Dan seperti tak jera, permintaan mendanai saksi untuk parpol kembali digaungkan di tahun ini.

Dan mengenai wacana yang digulirkan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu itu sontak dikritik berbagai pihak. Beberapa di antaranya menilai jika belasan triliun lebih baik digunakan untuk membangun sekolah-sekolah di Indonesia yang terancam roboh.

Usulan DPR Tentang Saksi Parpol Saat Pemilu Dibiayai APBN Dianggap Usang

DPR kembali mengusulkan agar saksi saat pemilu 2019 dibiayai oleh APBN, hal ini mengingatkan pada usulan serupa yang terjadi pada 2014 silam. Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan jika hal tersebut merupakan usulan usang yang coba dihidupkan kembali oleh DPR. Pasalnya, di tahun 2014 usulan tersebut tidak bisa terealisasi sebab dianggap rawan penyimpangan dana, mengingat mekanisme akuntabilitas yang tidak jelas.

Saksi Saat Pemilu Butuh Kisaran Dana 14 Triliun yang Memberatkan APBN

Seandainya usulan DPR terkait saksi partai politik dibiayai oleh negara disetujui, maka butuh sekitar Rp 14,2 triliun dana APBN untuk merealisasikannya. Dengan diasumsikan bahwa setiap saksi parpol akan menerima honor sebesar Rp 300 ribu. Lantas biaya tersebut akan melonjak dua kali lipat seandainya terjadi pemilu putaran kedua. Tentu hal ini akan memberatkan APBN, padahal masih banyak sektor lain yang lebih mendesak untuk dibiayai negara. Misalnya, sekolah-sekolah yang terancam roboh oleh bencana di berbagi belahan tanah air

Alokasi Dana Saksi Pemilu Parpol Bisa Digunakan Bangun 85 Ribu Lebih Sekolah

Seperti yang kita ketahui, masih banyak sektor-sektor di Indonesia masih dalam kondisi kurang memadai. Artinya, sektor-sektor ini perlu didahulukan untuk mendapat perhatian dan dana APBN ketimbang untuk dana saksi pemilu untuk parpol. Seperti yang diungkapkan Komite Pemantau Legislatif Kopel Syamsudin Alamsyah bahwa anggaran untuk merealisasikan usulan DPR itu setara dengan biaya pembangunan 85.216 sekolah. Pembangunan ini dianggap lebih mendesak sebab ada 2,7 juta jiwa yang terancam sekolah roboh.

Telah Ada Pengawas Pemilu di Tiap TPS

Hal lain yang membuat diadakannya saksi parpol tidak tepat adalah keberadaan pengawas tingkat TPS. Kehadiran pengawas ini telah mewakili kehadiran negara untuk mengawasi jalannya pemungutan suara.  Dan setiap pengawas TPS mendapat honor sebesar Rp 550 ribu yang dibiayai negara. Sehingga baiknya  partai politik mempercayai lembaga pengawas untuk mengawal jalannya pemilu.

Alternatif Lain Guna Menghindari Pemborosan APBN

Disampaikan oleh Kopel Syamsudin Alimsyah di Kantor ICW bahwa ada beberapa cara alternatif lain selain pengadaan saksi pemilu untuk parpol. Cara tersebut di antaranya mengadakan saksi dan pengawas pemilu di TPS dari institusi pengawas pemilu seperti dalam pelaksanaan pilkada. Selain itu, dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi dan penghitungan suara dengan menggunakan scan C1 dan rekapitulasi elektronik. Dan terakhir, alternatif memperpendek jenjang rekapitulasi suara akan mengurasi resiko manipulasi data.

Negara harus sangat cermat nih mengalokasikan dana-dana yang dimilikinya. Jangan hanya karena satu hal, yang lain terlupakan. Misalnya biaya saksi ini, jelas lebih baik diarahkan ke hal-hal yang urgensinya tinggi. Lagi pula, kalau seorang saksi benar-benar berdedikasi dan ingin bangsanya maju, harusnya tak perlu diupah pun akan siap. Tapi, orang Indonesia tak semuanya punya mental seperti itu.