PNS Korupsi Tak Kunjung Dipecat, Ini Dampak yang Bakal Diterima

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selalu diagung-agungkan oleh masyarakat nyatanya bisa membuat kesalahan fatal juga. Dilansir dari detik.com, banyak PNS dari sejumlah kementerian melakukan tindak pidana korupsi. Parahnya tidak hanya satu orang, tapi sebanyak 49 PNS dari beragam kementerian.

Kalau menuruti Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PANRB dan Kepala BKN, PNS yang melakukan korupsi wajib hukumnya untuk langsung dicabut dari jabatannya. Namun kenyataannya, 49 PNS tadi masih aktif bekerja hingga saat ini karena adanya beberapa alasan. Jika PNS yang terlibat penggelapan uang tetap tidak dipecat, maka beberapa hal ini bisa jadi dampaknya.

Pudarnya kepercayaan masyarakat kepada sistem pemerintahan

PNS yang melakukan tindak pidana korupsi ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat ke sistem pemerintahan. Para warga akan ogah-ogahan mendengar aturan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Ya bagaimana tidak, uang dari lembaga saja diembat, apalagi dana untuk memajukan kesejahteraan negara. Mungkin para PNS akan lebih berani menggelapkan dananya lantaran tidak ada yang tahu. Hal seperti ini akan terus berlanjut jikalau PNS yang menjadi tersangka korupsi tidak ditindaklanjuti dengan segera.

Masyarakat akan meremehkan anggota KPK

Tindak kejahatan penggelapan uang ini tentunya tak jauh-jauh dari yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nah, kalau tersangka korupsi tetap dibiarkan bekerja seperti biasanya, bisa dipastikan KPK yang akan disalahkan.

Masyarakat akan menganggap jika anggota KPK tidak berlaku adil dan meremehkan masalah yang merugikan negara ini. Padahal sebenarnya KPK tidak secara langsung mengatasi masalah tersebut. Pasalnya, pemecatan PNS itu ditangani oleh masing-masing kementerian.

Korupsi bisa menjalar ke PNS lainnya

Hal yang paling menakutkan dari tindak korupsi adalah bisa berpengaruh ke PNS lain. Ini disebabkan penggelapan uang jarang sekali dilakukan perseorangan. Paling sedikit dua atau tiga orang yang melakukan tindakan merugikan ini.

Hal tersebut dilakukan supaya menghilangkan barang bukti. Lalu alasan lainnya adalah enggak ingin masuk ke hotel prodeo sendiri dong. Jadi bisa ada teman ngobrol kalau sudah dijebloskan ke penjara. Dan fenomena ini hanya bisa diputus dengan cara memecat para tersangka korupsi.

Negara rugi karena harus menggaji tersangka korupsi

Dampak mengerikan yang bakal diterima negara adalah tetap menggaji para koruptor ini. Negara tentunya akan mengalami kerugian karena uang berkurang namun tersangka korupsi masih asyik kerja di kantor. Hal tersebut sama saja dengan tidak memberikan mereka hukuman. Malah terlihat seperti diistimewakan.

Fenomena Ini enggak hanya merugikan negara, melainkan para PNS yang tak tersangkut kasus korupsi. Mereka pasti akan iri lantaran seperti jerih payahnya tidak dihargai. Dari sini para PNS lain secara tidak langsung beranggapan jika korupsi merupakan tindak pidana yang halal untuk dilakukan. Hayo, kalau aparatur negara sudah berpikiran begitu, negara juga akan kena imbasnya. Lama-lama tidak akan ada PNS yang jujur di negara kita.

BACA JUGA : 5 Alasan Kenapa Korupsi Tidak Akan Pernah Hilang dari Indonesia

Melihat efek yang sudah disebutkan di atas, kementerian hendaknya segera menindaklanjuti kasus ini. Ya meskipun ada PNS yang berprestasi, namun itu bukan jadi alasan untuk menunda pemecatan. Ada baiknya melakukan pemberhentian kerja mulai sekarang daripada nantinya terdapat banyak PNS lain yang tersangkut pidana memalukan ini.