Adys Disty
Konfrontasi antara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini mulai menapaki babak baru. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konflik antara Mabes Polri dan KPK sempat terjadi dua kali, yang biasa disebut sebagai “Cicak Vs Buaya” jilid I dan jilid II.
Juli 2009 telah terjadi insiden kasus Cicak Vs Buaya Jilid I yang disebabkan oleh penyadapan KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Susno Duadji. Akhirnya, Bareskrim Polri menahan dua wakil ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah.
Selanjutnya, pada Oktober 2012 terjadi Cicak Vs Buaya Jilid II yang disebabkan pengusutan KPK terhadap dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo.
Kini babak baru tersebut dimulai lagi setidaknya sejak Calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK. Kini giliran Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dikabarkan ditangkap oleh petugas yang mengaku dari Bareskrim Mabes Polri karena diduga terlibat kasus pidana dalam pilkada Kotawaringin Barat dengan tuduhan mengarahkan saksi untuk memberi keterangan palsu.
Rangkaian balas berbalas penangkapan dua institusi negara tersebut seakan menegaskan perseteruan yang terjadi antara Polri vs KPK yang dulu pernah terjadi. Rangkaian kejadian yang terjadi saat ini kemungkinan akan membuka jilid baru “Cicak Vs Buaya”.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan masyarakat tidak boleh menilai kasus demi kasus yang dibongkar Polri dan KPK adalah kelanjutan dari serial Cicak vs Buaya. Dia juga enggan berandai-andai terhadap kasus tersebut.
“Ini enggak bisa main tebak-tebakan ya, jangan dipaksa melihat-melihat ya, kita tidak boleh justifikasi. Kita harus melihat betul-betul menjawab dengan tepat, karena kita harus tau persoalannya, tau apanya, kita tidak akan main tebak-tebakan disini. Sekali lagi, mari kita jangan justified dan tebak-tebakan. Kita akan sampaikan apa yang betul-betul terjadi,” kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1)
