Balada Freeport, Gunung Emas Nusantara yang Malah Membuat Rakyatnya Semakin Miskin

Sejak dahulu kala, Indonesia menjadi incaran bangsa lain di dunia karena kekayaan alamnya yang luar biasa melimpah. Minyak, hutan, isi laut, rempah-rempah dan bahan tambang, merupakan deretan harta karun tak ternilai yang ada di dalam perut Nusantara. Salah satu yang paling dikenal adalah Freeport. Perusahaan asing yang mengelola sekaligus mengeruk tambang tersebut.

Keberadaan Freeport di Indonesia, kerap menjadi kritik dan perhatian dari pihak tertentu. Oleh mereka, perusahaan asal AS tersebut dinilai hanya mengambil keuntungan semata. Sementara rakyat Papua dan Indonesia sebagai pemilik sah, hanya menjadi penonton belaka. Keberadaan Feeport dan sepak terjangnya di Indonesia, sangat menarik untuk ditelusuri.

Sejarah ditemukannya tambang di Papua

Adalah Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel yang merupakan seorang penjelajah, memulai ekspedisi mereka pada 1936. Tidak hanya sekedar mendaki pegunungan tengah Papua yang bernama Cartenz Pyramid, mereka juga berhasil menemukan tumpukan tanah yang mengandung tembaga. Dozy yang seorang ahli geologi, segera mencatat dan mempubikasikan penemuannya itu.

Sayangnya, teater perang Dunia II menghambat pencarian lanjutan dari ekspedisi itu. Saat itu, pihak barat tengah fokus menghadapi perang. Baru setelah usai, penelitian terhadap pegunungan Papua dilanjutkan. Forbes Wilson, seorang Geolog perusahaan Freeport, tertarik dengan laporan Dozy. Setibanya di Papua pada 1960, dirinya begitu terpesona oleh hamparan bijih tembaga yang terhampar luas di permukaan tanah. Ia mencatat dalam laporannya The Conquest of Cooper Mountain (1989), terdapat bijih besi, tembaga, perak serta emas dalam gunung tersebut.

Antara Soekarno dan ambisi Feeport kuasai tambang

Tak lama setelahnya, Wilson membawa contoh bantuan yang diyakini mempunyai kandungan tertentu. Oleh para analis Freeport, barang tambang yang ada tersebut memang betul adanya. Kesimpulan mereka bahkan meyakini jika area itu dikelola dengan baik, modal awal yang dikeluarkan akan kembali dalam waktu tiga tahun saja. Saat itulah, Feeport mulai menancapkan kukunya untuk menguasai tambang Papua.

Sayangnya, niatan tersebut terganjal oleh sikap Keras Presiden Soekarno. Bung besar menuduh bahwa upaya Freeport tersebut, merupakan penjajahan gaya baru di era kemerdekaan Indonesia. Belum lagi kebijakan Soekarno dalam Trikora yang bertujuan menggagalkan negara boneka Papua, membuat Freeport seakan menemui jalan buntu. Hingga akhirnya, Soekarno pun sukses digulingkan oleh peristiwa 1 1 Oktober 1965. Di mana ia menyerahkan kekuasaannya secara bertahap pada Jenderal Soeharto.

The Smiling General dan pesta pora Freeport

Ditetapkan pada 12 Maret 1967, Presiden Soeharto yang juga dijuluki The Smiling General ini, membuka jalan bagi Freeport untuk menguasai tambang Papua. Semua itu terjadi berkat disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 (UU No.1/1967) tentang Penanaman Modal. Soeharto pun memberikan kontrak karya kepada Freeport selama 30 tahun untuk mengelola tambang.

Tentu saja, Freeport pun bersukacita dengan penguasa baru Indonesia yang pro modal asing ini. Tulisan Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia (2003), Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta. Tak hanya itu, UU PMA tahun 1967 juga mengundang perusahaan asing lainnya (Inco), yang menambang nikel di Saroako, Sulawesi Selatan sejak 1968.

Amerika kenyang, nyawa rakyat Papua banyak yang melayang

Pada awalnya, Freeport hanya diizinkan menambang di wilayah seluas 10 ribu hektare. Namun, rezim Orba pimpinan Soeharto memberi izin perluasan hingga 2,5 juta hektare pada 1989, lewat kontrak baru. Di saat bersamaan, Freeport juga menemukan cadangan emas. Tak jauh dari lokasi tambang yang ada. Bijih yang dihasilkan, dialirkan melalui pipa sepanjang 115 km ke Amamapare Freeport, tempat kapal-kapal pengangkut menunggu.

Kelanjutannya pun Bisa ditebak, siapa yang untung dan mereka yang buntung. Hasil tambang Freeport, lebih banyak dinikmati oleh asing (Amerika Serikat) ketimbang rakyat Papua sendiri. Kesenjangan ekonomi pun mulai menjalar di masyarakat. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, jumlah penduduk miskin dari 27,62 persen pada Maret 2017, menjadi 27,76 persen pada September 2017. Naik sebanyak 0,14 persen. Data di atas, hanyalah sebagian dari ketimpangan lain yang tak terlihat di Papua. Miris ya Sahabat Boombastis.

Freeport bakal dikuasai kembali oleh Indonesia?

Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia akan memiliki mayoritas saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui proses divestasi sebesar 51 persen. PT Inalum (Persero) yang bertindak sebagai wakil, menandatangani Head of Agreement dengan PT Freeport Indonesia. Selain itu, perusahaan yang menjadi induk dari usaha pertambangan tersebut juga harus melakukan pembayaran 3,85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 55,44 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Rencananya, dana sebesar 3,85 miliar dollar AS itu akan dipakai untuk membeli hak partisipasi (Participating Interest/PI) Rio Tinto dan 100 persen saham Freeport McMoran di PT Indocopper Investama. PI Rio Tinto di PT Freeport Indonesia sebesar 40 persen, sedangkan saham Indocopper 9,36 persen. Jumlah 40 persen tersebut, akan dikonversi menjadi saham yang kemudian ditambah dengan bagian saham Indocopper supaya Inalum mendapatkan 51 persen. Selangkah lebih dekat, Freeport secara perlahan akan pulang ke tangan Indonesia.

Wacana Freeport yang akan kembali dikuasai oleh Indonesia, tentu menjadi angin segar bagi masyarakat negeri ini dan penduduk Papua. Jika terealisasi, mudah-mudahan kepemimpinan selanjutnya dapat mempertahankan kebijakannya tersebut. Hingga kemiskinan yang terjadi di Papua, hanyalah sebuah cerita masa lalu.