5 Hal Besar yang Akan Membahayakan Negara Jika Pemilu 2019 Ternoda Oleh Kecurangan
Pilpres 2019 tinggal beberapa bulan lagi. Berbagai persiapan dari pada paslon capres dan cawapres pun sudah mulai digodok matang-matang. Sebagai pemanasan sebelum bertarung perolehan suara masyarakat di bilik TPU, para tokoh yang mencalonkan diri juga harus mewaspadai adanya kecurangan-kecurangan yang berpotensi saat pemilihan tiba.
Tak hanya paslon capres dan cawapres yang dirugikan, masyarakat pun juga akan terkena dampak dari adanya kecurangan yang terjadi. Alhasil, ajang lima tahunan yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat dan pejabat negara itu, bakal terancam dan tidak lagi dipercayai oleh rakyat. Parahnya, hal itu juga bakal menimbulkan hal lain yang tak kalah mengerikan di kemudian hari.
Gerakan massa yang bentrok karena membela masing-masing kubu
Ilustrasi bentrokan [sumber gambar]Seperti yang kita tahu, paslon capres dan cawapres yang berlaga di arena pilpres 2019 memiliki pendukung yang dikenal militan. Tak hanya di dunia nyata, bentuk kesetiaan mereka juga ditunjukkan di sosial media. Bahkan, kedua kubu yang berbeda ini kerap terlibat virtual psywar antara satu dengan lainnya. Dikhawatirkan, kejahatan politik seperti tindakan curang berpotensi menimbulkan gesekan yang lebih besar. Alhasil, pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang persatuan masyarakat, bisa berubah arah menjadi arena pertarungan berdarah.
Chaos yang ada menyebabkan aktivitas sosial dan ekonomi lumpuh
Perekonomian lumpuh karena kerusuhan [sumber gambar]Karena masyarakatnya terlanjur bentrok dan terbelah menjadi dua kubu, bisa dipastikan kericuhan yang ada akan segera menjalar kemana-mana. Keadaan yang kacau juga bakal mematikan aktivitas sosial dan ekonomi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Alhasil, kerusuhan nasional ini berdampak buruk pada negara. Banyak pekerjaan yang tidak selesai, pembangunan proyek yang terbengkalai, kesempatan bisnis yang hilang hingga investasi yang tertunda.
Rawan terjadi tindakan kudeta
Kudeta gagal di Turki [sumber gambar]Di tengah kepanikan karena buntut dari kerusuhan yang disebabkan adanya kecurangan dalam pilpres 2019, hal ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh segelintir elite dalam negeri untuk melakukan coup d’etat (kudeta). Hal ini terjadi karena adanya celah untuk naik di tampuk kepemimpinan yang masih diperdebatkan sosoknya. Seperti yang dialami Turki pada 2016 silam. Dilansir dari bbc.com, faksi militer berusaha merebut kekuasaan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan namun upaya tersebut gagal.Hal semacam inilah yang rawan terjadi jika kekuasaan lebih diutamakan dibanding kepentingan rakyat banyak.
Kepercayaan rakyat pada politikus berkurang
Rakyat tak lagi percaya dengan politikus dan pejabatnya [sumber gambar]Salah satu hal yang paling dikhawatirkan jika ada kecurangan dalam pilpres 2019 adalah, menurunnya rasa kepercayaan rakyat pada pejabat negara. Khususnya para elit politik. Jangan bermimpi bisa mengemban amanah negara dan memperjuangkan hak-hak rakyat, jika para pemimpinnya sendiri berlaku curang. Hal semacam ini, juga berpotensi merugikan negara karena sistem demokrasi dalam pemerintahan terhambat akibat rakyatnya yang tak lagi menaruh simpati.
Bisa ditunggangi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelumpuhan Indonesia
Ilustrasi orang asing di Indonesia [sumber gambar]Bentuk akumulasi jika terjadi kecurangan dalam pilpres yang menyebabkan kekacauan di masyarakat adalah, pihak asing berpotensi untuk memainkan perannya secara halus demi menekan Indonesia sesuai kehendak mereka. Sudah bisa ditebak, efek kekacauan yang melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa, menjadi ‘pintu masuk’ yang ampuh bagi pihak asing untuk ‘bermain’secara halus. Baik dengan cara menempatkan pasukan militer untuk menjaga keamanan, hingga mengucurkan hutang baru dengan dalih untuk perbaikan kondisi ekonomi.
Tak hanya pemerintah dan pejabat pemangku kepentingan politik semata, masyarakat sejatinya juga harus dilibatkan untuk mewujudkan jalanya demokrasi yang sehat dan aman. Salah satu caranya adalah dengan menjaga sportifitas masing-masing agar tak ada kecurangan. Baik selama kampanye, debat visi-misi hingga proses pemilihan. Satu yang tak kalah penting adalah, merasa legowo jika ternyata gagal terpilih menjadi capres maupun cawapres.