didi
Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya sangat menyayangkan penghentian penerapan Kurikulum 2013 oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Kembud Dikdasmen). Dia menilai kurikulum 2013 yang merupakan bentuk penyempurnaan dari kurikulum yang sudah diterapkan sebelumnya secara substansi bagus untuk membangun karakter dan kompetensi murid.
“Kami sayangkan atas pembatalan itu karena terburu-buru, karena kurikulum ini sebenarnya disusun untuk memperbaiki kurikulum 2006. Basis dalam 2013 agar siswa berkarakter dan kompetensi anak itu dibutuhkan dalam era globalisasi,” kata Teuku Riefky di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12).
Politisi Partai Demokrat itu mengakui di beberapa daerah masih terdapat kekurangan dalam hal teknis mengimplementasikan kurikulum 2013 tersebut. Namun dihentikannya kurikulum tersebut bukanlah sebuah solusi.
“Dalam implementasi di Aceh, Jatim, Bali, Sulawesi, Kalimantan memang ada kekurangan dalam implementasi pelatihan-pelatihan guru, sarana dan prasarana, dan sistem penilaian guru belum terbiasa. Tapi permasalahan teknis diselesaikan dengan teknis bukan mundur membuat perubahan kebijakan,” ucapnya.
Kendati masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah tersebut, ternyata tenaga pengajar dan stakeholder kepentingan terkait mendukung penuh kurikulum 2013.
“Substansinya bagus, karena kunjungan di daerah Dinas Pendidikan, PGRI, siswa prinsipnya kurikulum 2013 sangat baik untuk persiapkan dan untuk keterampilan dan berkarakter. Memang semuanya butuh waktu,” bebernya.
Dia juga mengatakan ketidaksiapan guru dalam mengawasi perkembangan anak seharusnya bisa diatasi dengan memberi waktu untuk beradaptasi. Menurutnya hal itu lebih baik dibandingkan dengan mengubah kebijakan menggunakan kurikulum 2006. “Sistem guru di kurikulum 2013 bagaimana melihat kerja sama anak agar berani tampil dan itu belum terbiasa dilakukan sehingga mereka meminta waktu,” tuturnya.
Untuk itu, pihaknya akan segera menyikapi kebijakan tersebut dengan melakukan rapat kerja dengar pendapat (RDP) dengan Menbud Dikdasmen pada bulan Januari 2015 untuk mencari solusi terkait kurikulum 2013 tersebut. Pihaknya akan mempertanyakan kebijakan Anies tersebut karena dinilai terburu-buru.
“Kami akan sikapi raker Januari nanti, tapi kami sayangkan sikap buru-buru menghentikan kurikulum 2013 itu. Ini akan berdampak pada publik dan siswa. Tapi kami akan minta pemerintah kembali ke kurikulum 2013,” tutupnya.
Akankah dengan diadakannya rapat kerja dengar pendapat tersebut mampu memecahkan masalah mengenai diberhentikannya kurikulum 2013? Semoga saja hasil dari rapat tersebut mampu membawa efek positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.
