4 Kontroversi Seputar KTP yang Pernah Bikin Heboh Masyarakat

Sama seperti mahasiswa yang harus punya id card agar bisa diakui sebagai peserta didik, KTP juga dipakai sebagai identitas legal atau tidaknya seseorang sebagai warga negara. Tak cuma sebagai legalitas, KTP sendiri sangat penting eksistensinya untuk berbagai tujuan. Mulai dari dokumen pelengkap pencatatan pernikahan sampai kredit motor, semuanya butuh KTP.

Nah, dalam perkembangannya, KTP di Indonesia ini menyimpan banyak kontroversi. Misalnya pengubahan KTP lama menjadi e-KTP yang memunculkan polemik itu. Mulai dari kasus-kasus korupsi yang ketahuan dan bersinggungan dengan proyek ini, sampai soal lamanya waktu jadinya. Jujur saja, pasti tidak semua Sobat Boombastis punya e-KTP, kan?

Tak hanya itu, banyak juga kontroversial lain seputar KTP yang pernah bikin heboh. Berikut ulasannya.

1. Wacana Kolom Agama Dihapuskan

Dua tahun yang lalu, tepatnya di bulan November 2014, Indonesia dihebohkan dengan berita tentang wacana penghapusan kolom agama di KTP. Tujuannya sendiri agar orang-orang yang beragama selain 6 yang diakui Indonesia itu, bisa mendapatkan legalitas kependudukan. Hal ini pun memicu banyak perdebatan.

MUI tidak menyetujui ini karena hal tersebut sama seperti melegalkan aliran-aliran sesat serta agama non 6 yang diakui itu. Identitas keagamaan ini juga penting untuk masalah harta warisan yang masih memakai hukum agama. Belum lagi masalah hukum. Mereka yang menyetujui wacana ini ngotot jika agama adalah masalah HAM, maka hal tersebut bukan urusan pemerintah untuk mengaturnya.

2. Kolom Jenis Kelamin Dihilangkan

Tak hanya tentang agama, ribut-ribut masalah KTP juga pernah karena wacana menghapuskan kolom jenis kelamin. Ya, banyak kaum minoritas menuntut pemerintah untuk menghapuskan jenis kelamin agar mereka bisa mendapatkan hak yang sama di mata negara dan hukum.

Bahkan tak hanya itu, banyak orang-orang minoritas yang juga menyarankan adanya penambahan jenis kelamin di samping wanita dan pria. Lagi-lagi ini demi tegaknya HAM dan persamaan perlakuan di mata hukum. Sayangnya, hal seperti ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, ketika pemerintah menyanggupi hal tersebut sama saja seperti mereka memberikan kebebasan untuk sesuatu yang salah. Padahal, sudah sangat jelas jika negara ini melarang sesuatu seperti itu.

3. Catatan Kriminal Akan Dipajang di KTP

Kabar terbaru dari utak-atik KTP adalah wacana pemerintah untuk menambahkan kolom riwayat kriminal. Jadi, bagi seseorang yang pernah pakai narkoba misalnya, di KTP-nya akan tercatat pernah menggunakan narkoba. Hal yang sama juga berlaku untuk kejahatan jenis apa pun.

Hal ini membawa dampak ganda. Dari sisi manfaat memang bakal bikin orang-orang berpikir untuk tidak melakukan kejahatan, pasalnya catatan kriminal mereka akan tercatat sampai mati di KTP. Belum lagi hal ini juga akan lebih memudahkan polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Sayangnya, hal ini juga berdampak buruk bagi para residivis yang akan ingin memperbaiki hidup. Mereka jelas akan tertolak ketika ingin bekerja di mana pun. Belum lagi mereka juga bakal dikucilkan oleh masyarakat.

4. KTP Untuk Anak-Anak dan Balita

Berita tentang KTP anak ini belakangan juga bikin heboh. Kenapa anak-anak sampai memerlukan KTP? Pertanyaan ini dijawab pihak terkait dengan dalih ketika anak-anak memiliki KTP sendiri mereka akan lebih mandiri. Entah menabung atau mengurusi keperluan sekolah, mereka akan melakukannya sendiri dengan berbekal KTP tersebut. Masuk akal memang, namun sepertinya urgensi KTP ini masih belum benar-benar mendesak. Toh, meskipun begitu, mereka takkan dilepaskan begitu saja oleh orangtuanya.

Selain itu, KTP anak ini dikatakan bakal diberikan gratis dan biaya ditanggung pemerintah. Terdengar bijaksana? Tentu tidak. Sekarang bayangkan berapa juta anak di Indonesia dan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk sesuatu yang urgensinya tidak penting? Daripada membuang-buang uang untuk hal yang tidak terlalu penting, kenapa uangnya tidak dipakai untuk yang lain. Bangun jembatan ambruk, sekolah rubuh dan lain sebagainya.

Harapannya memang KTP akan bisa dikembangkan lebih baik lagi. Tapi, bukan yang semacam ini. Pakai acara menghilangkan kolom agama atau jenis kelamin. Hal yang harus diingat, KTP adalah proyek besar nasional yang nilainya miliaran lebih. Kalau bisa bikin yang bagus sekalian lalu tak usah revisi-revisi. Buang-buang uang negara untuk hal yang tidak penting saja!