Wacana new normal atau tatanan kehidupan baru akhir-akhir ini menjadi sebuah topik yang hangat dibicarakan. Dalam konteks tersebut, pemerintah tengah melihat kesiapan masyarakat Indonesia untuk menyambut new normal. Meski tampaknya terlihat mudah, ternyata hal tersebut masih penuh dengan tantangan jika jadi diterapkan.
Tak sedikit yang merasa bahwa Indonesia sejatinya belum siap untuk menerapkan new normal. Namun, ada pula yang merasa hal tersebut bisa saja segera diaplikasikan. Rencana untuk memulai tatanan hidup baru pun menjadi tarik ulur. Jika seandainya Indonesia dianggap tidak siap, lantas apa saja penyebabnya?
Kasus Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia
Ilustrasi kasus Covid-19 di Indonesia [sumber gambar]Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sebenarnya masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Terlebih, penularan yang ada hingga saat ini juga dinilai masih sangat tinggi. Hal ini yang kemudian dikritisi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menilai bahwa wacana new normal yang bakal diterapkan pada masyarakat tidak relevan.
Ketidaksadaran dari masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku
Ilustrasi penerapan PSBB [sumber gambar]Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah yang telah berjalan hingga saat ini, seharusnya menjadi evaluasi pemerintah karena terlihat belum maksimal. Banyaknya kerumunan dan kegiatan masyarakat di ruang terbuka, menjadi bukti rendahnya kesadaran mereka atas imbauan tersebut. Jika PSBB saja tidak berjalan efektif, bagaimana dengan new normal yang kini menjadi wacana?
Dinilai oleh IDI tidak tepat karena mengacu pada keadaan di Indonesia
Ilustrasi kerumunan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 [sumber gambar]Meski terlihat ‘mudah’ karena hanya perlu ‘berdamai’ dengan wabah Covid-19, penerapan new normal tidak serta merta bisa dilakukan begitu saja. Menurut Ketua Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof Dr Zubairi Djoerban, new normal bisa dilakukan jika aturan PSBB telah dilonggarkan terlebih dahulu. Yang jadi masalah, Indonesia belum memenuhi persyaratan untuk melonggarkan PSBB.
Kebijakan pemerintah yang inkonsisten juga bisa menjadi masalah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di sarana publik [sumber gambar]Kebijakan pemerintah yang terkadang inkonsisten dan tumpang tindih, juga bisa menjadi membuat Indonesia kesulitan menerapkan new normal. Apa sebab? Hal ini bisa dilihat dari efektivitas PSBB yang diterapkan oleh pemerintah karena new normal tidak lepas dari aturan tersebut. Jika dari segi PSBB saja bermasalah karena gagal menekan wabah Covid-19, tentu akan sangat berisiko tinggi jika menerapkan new normal.
Wacana pemerintah seperti new normal sejatinya merupakan sebuah kebijakan yang wajar dalam sebuah negara saat melawan wabah Covid-19. Hanya saja, penerapannya butuh proses panjang yang ditentukan oleh beberapa indikator sebagai acuan. Salah satunya lewat PSBB. Hasilnya, menjadi keputusan apakah Indonesia sudah layak menerapkan new normal. Menurutmu Gimana Sahabat Boombastis?
Menyukai dunia teknologi dan fenomena kultur digital pada masyarakat modern. Seorang SEO enthusiast, mendalami dunia blogging dan digital marketing. Hobi di bidang desain grafis dan membaca buku.
Dany
