Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Gatot adalah calon tunggal yang diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun pada 8 Juli tahun ini.
Wakil Ketua Fahri Hamzah pun membenarkan pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai penunjukan nama Panglima TNI. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo, Selasa sore ini. “Saya lihat copy-annya, ada satu nama, Pak Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat,” kata Fahri Hamzah, Selasa (9/6).
Menurutnya, meski menjadi hak prerogatif presiden, pihaknya berharap agar Presiden Joko Widodo dapat menjelaskan penunjukan Gatot sebagai panglima. “Ini tidak ada pelanggaran Undang-Undang. Tetapi ini kan merubah konsensus yang telah dibangun sepuluh tahun oleh Presiden SBY,” jelasnya.
Fahri juga menegaskan pihaknya tudak menuduh Presiden mempunyai motif politik tertentu dalam penunjukan Panglima TNI tersebut. “Tapi yang kita harapkan Presiden ada penjelasan lebih spesifik. Misalnya kalau Presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Bagaimanapun merubah kebiasaan itu ada satu penjelasan,” tambahnya.
Gatot merupakan alumni Akademi Militer angkatan 1982. Pria kelahiran 13 Maret 1960 Kota Tegal, Jawa Tengah itu sempat menduduki sejumlah jabatan strategis dalam karirnya. Dia pernah menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat tahun 2013-2014, Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya pada tahun 2010-2011, dan Gubernur Akademi Militer pada tahun 2009-2010.
Penunjukkan ini tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI karena hanya mengubah kebiasaan tentang pemilihan Panglima TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama sepuluh tahun masa pemerintahan SBY, posisi Panglima TNI diisi secara bergiliran oleh ketiga angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada periode Agustus 2013 lalu, Angkatan Darat yang mengisi posisi Panglima TNI. Saat itu Moeldoko yang dipilih sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono dari Angkatan Laut.