Dany
Aksi ricuh terhadap mahasiswa Papua di beberapa wilayah Pulau Jawa, sempat menyulut kerusuhan massal di Papua dan Papua Barat beberapa waktu silam. Peristiwa ini kemudian dilihat oleh Ketua Gerakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda untuk mengadakan referendum. Menurut dirinya, hal tersebut dianggap sebagai upaya untuk meredakan konflik yang saat ini tengah berlangsung.
Jika dilihat dengan sesama, gerakan ingin memisahkan diri bukan hanya dilakukan oleh Papua Barat saja. Pulau Maluku yang juga sama-sama terletak di wilayah Timur, juga menuntut untuk lepas dari NKRI. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Republik Maluku Selatan (RMS) yang juga berprofesi sebagai seorang pengacara bernama Johannes Gerardus Wattilete. Seperti apa sepak terjangnya? Simak ulasan berikut.
Sosok terpelajar yang menggerakkan RMS dari Belanda
Lahir di Kota Bemmel, 60 tahun lalu, dari seorang ayah Maluku dan ibu asal Belanda, sosok Johannes Gerardus Wattilete dipercaya memimpin Republik Maluku Selatan sejak 2010. Saat itu, dirinya diangkat untuk menggantikan Frans Tutuhatunewa yang telah berpulang. Sedari kecil, Wattilete telah berkecimpung dalam organisasi tersebut meski secara tidak langsung.
Sang ayah yang telah berpindah ke Belanda pada 1951, selalu menekankan pada dirinya betapa pentingnya kemerdekaan Maluku. Watillete yang kini tinggal di Belanda, mengumpulkan kekuatan untuk menjalankan perjuangan RMS. Peraih gelar meester in de rechten dari Radboud Universiteit di Nijmegen itu, juga menjalani kesehariannya dengan membuka praktik sebagai pengacara.
Berusaha memperjuangkan kemerdekaan Maluku atas NKRI
Di masa lalu, rekam jejak RMS memang sangat merepotkan pemerintah Indonesia. Gerakan separatis yang diinisiasi oleh bekas pasukan KNIL Belanda itu dikenal kerap berbuat ulah. Dilansir dari Tirto, RMS sempat terlibat aksi militer melawan Indonesia dan aksi penyanderaan di kantor Kedubes RI untuk Belanda. Sekian tahun berlalu, kekuatan RMS semakin menyusut seiring kematian para tokoh kuncinya
Sebagai penerus, Wattilete memilih untuk meninggalkan cara-cara yang berbau kekerasan. Ya, dirinya lebih mengutamakan perundingan lewat perdamaian seperti dialog dan sebagiannya. Sama seperti yang dilakukan UMLWP, RMS juga mengumpulkan suara ke tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang berkedudukan di Vanuatu.
Gunakan cara persuasif terhadap pemerintah Indonesia
Menurut Wattilete yang dikutip dari Dunia Tempo, sudah saatnya rakyat Maluku menentukan nasibnya sendiri. Mereka harus bisa berbicara tanpa takut akan akibatnya. Harapannya, ia ingin agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah di Maluku dengan berdialog. Dirinya pun bukanlah seorang yang mendukung peperangan, karena hal tersebut dianggap hanya akan menimbulkan kesengsaraan.
Hingga saat ini, keadaan RMS telah berubah total. Tak lagi gahar seperti pada masa-masa kepemimpinan Christian Soumoukil. Hal ini juga ditegaskan oleh Gubernur Maluku Said Assegaff, berdasar hasil kunjungannya ke Negeri Belanda. “Saya saat berkunjung ke Belanda pada 17 – 25 September 2014 ternyata diinformasikan bahwa pengikut RMS itu hanya tinggal para lanjut usia dengan pengaruh relatif terbatas,” ujarnya yang dikutip dari Tirto.
BACA JUGA: Heboh Soal Referendum, Inilah Wilayah di NKRI yang Pernah Menuntut Untuk Merdeka Sendiri
Senada dengan ULMWP pimpinan Benny Wenda, RMS juga ingin menyuarakan kemerdekaannya atas Indonesia. Hanya saja, pendekatan yang dilakukan bukan lagi dengan cara-cara kekerasan dan bersenjata, melainkan secara persuasif. Meski demikian, hal tersebut tak bisa ditoleransi. Gerakan separatisme dan sejenisnya, memang harus segera ditumpas habis hingga ke akar-akarnya. Karena NKRI adalah harga mati!
