Korupsi memang sebuah momok bagi sebuah negara. Uang yang seharusnya digunakan untuk hal berguna, malah habis di kantong orang-orang yang rakus. Alhasil negara harus mengalami kerugian luar biasa. Saking kesalnya dengan korupsi ini, bahkan beberapa negara terpaksa memberikan hukuman mati bagi pelakunya, dan ternyata itu terbukti efektif.
Pertanyaannya, bagaimana kalau hukuman seperti itu diterapkan di Indonesia? Mengingat negeri ini masih masuk 40 besar negara dengan jumlah korupsi terbanyak. Apakah akan masih efektif atau tidak? Berikut ilustrasinya jika hal itu diterapkan di Indonesia.
Pertentangan dari para aktivis HAM
Hukuman mati memang dinilai tidak manusiawi oleh beberapa orang. Dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan di Indonesia. Apalagi kalau terdakwa adalah seorang warga Indonesia asli, sejahat apapun orang itu pastinya juga akan selalu ada yang akan membela. Akan ada pertentangan besar, antara tega dan tidak.
Memang pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja lewat hukuman adalah hal yang bertentangan dengan nurani dan HAM. Tapi, kalau mengingat korupsi yang dilakukan, itu sebenarnya tak jauh beda dari membunuh juga. Bayangkan saja, ketika uang yang sedianya bakal digunakan untuk membantu rakyat yang antara hidup dan mati malah disikat. Ini tak ada bedanya kan dengan membunuh?
Bahkan para anggota dewan pun menentang
Negara Indonesia sangat dikenal dengan sistem demokrasinya yang tinggi, sehingga dalam membuat keputusan apapun harus menurut persetujuan banyak orang termasuk para dewan. Masalahnya, banyak yang percaya jika si anggota dewan sendiri yang banyak melakukan korupsi. Sehingga, terang saja mereka akan menolak mentah-mentah hal tersebut.
Entah, mungkin mereka akan menguatkan argumen tentang HAM lagi dan lagi sebagai upaya perlindungan diri. Agak susah sih kalau sudah anggota dewan yang menentang, secara mereka adalah perwakilan rakyat yang posisinya kuat. Bahkan Presiden saja bisa dilengserkan kala semua anggota dewan serta para petinggi lainnya sepakat.
Banyak yang akan di eksekusi
Seperti yang diketahui bahwa peringkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Jadi, jika hukuman mati bagi para koruptor diterapkan, bakal banyak ada yang akan di eksekusi. Kebanyakan adalah dari pihak pejabat dan anggota dewan, mulai dari jabatan rendah hingga tinggi bakal mengalami pemeriksaan ketat. Dan jika eksekusi telah dilakukan, bakal semakin sedikit orang yang berminat pada profesi tersebut.
Namun positifnya adalah tingkat kejujuran akan sangat tinggi, sehingga korupsi bisa dijamin hingga 100 %. Begitu pula yang akan dialami pada anak sekolah, sejak kecil mereka bakal dididik untuk berbuat jujur karena adanya ancaman hukuman yang sangat berat.
Keuangan Indonesia yang sangat meningkat
Korupsi di Indonesia mencapai jumlah yang sangat signifikan, pada tahun 2015 saja ada lebih dari 2000 kasus telah dikantongi oleh KPK. Jelas hal tersebut sangat merugikan negara, contohnya saja kasus e-KTP. Satu kasus ini saja sudah menghabiskan uang hingga lebih dari Rp 3 triliun. Sedangkan pada tahun 2016, diperkirakan kerugian negara mencapai angka Rp 209,3 Triliun. Dana tersebut bakal lebih berguna jika di alokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat.
Pendidikan bisa gratis mulai dari SD hingga sarjana dan hutang negara bisa saja terlunasi. Dengan uang sebanyak itu, Indoneia juga bisa melaksanakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan bahkan masih bisa meningkatkan kekuatan militernya. Jangan kaget jika saja militer Indonesia bakal bersaing dengan AS dan Rusia. Uang yang sangat banyak memang jika tidak diselewengkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Mengenal Van Maut, Si Algojo Hukuman Mati Para Koruptor dan Gembong Narkoba
Hukuman mati kepada para koruptor pastinya bakal menimbulkan pro dan kontra, belum lagi risiko yang akan dihadapi. Rasa takut memang efektif, namun sebenarnya masih banyak cara yang lebih etis. Akan lebih baik jika kejujuran dalam diri sudah ditetapkan sejak dini, sehingga tidak diperlukan hukuman mati.